Andra Soni Tegaskan Transparansi Anggaran, Targetkan Banten Kembali Raih WTP dari BPK
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen transparansi keuangan dan meminta seluruh OPD kooperatif dalam pemeriksaan BPK demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
HALLONEWS.ID – Gubernur Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersikap terbuka, responsif, dan siap menyediakan seluruh dokumen yang dibutuhkan selama proses audit berlangsung.
“Kami baru menyelesaikan kegiatan entry meeting pemeriksaan interim atas laporan keuangan Pemprov Banten Tahun Anggaran 2025 bersama BPK Perwakilan Provinsi Banten,” ujar Andra Soni di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan KP3B Kota Serang, Kamis (19/2/2026).
Menurutnya, pemeriksaan BPK bukan sekadar kewajiban formal, tetapi menjadi cermin komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
“Saya sudah sampaikan bahwa tujuan utama kita bukan hanya mempertahankan opini WTP, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran dikelola dengan benar dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Firman Nurcahyadi, menjelaskan bahwa pemeriksaan interim akan berlangsung mulai 19 Februari hingga 13 Maret 2026, dengan kemungkinan diperpanjang hingga akhir Mei.
BPK juga menjadwalkan penyerahan laporan keuangan dari Pemprov Banten pada 30 Maret 2026, sebelum dilanjutkan dengan pemeriksaan terperinci yang diperkirakan rampung pada 29–31 Mei 2026.
“Pemeriksaan ini merupakan bagian dari siklus rutin evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Kami berharap seluruh OPD aktif memberikan data dan klarifikasi yang dibutuhkan,” kata Firman.
Andra Soni menegaskan bahwa pencapaian opini WTP tidak bisa diraih tanpa integritas dan profesionalisme seluruh aparatur Pemprov Banten. Ia mengingatkan agar setiap pejabat daerah memperkuat sistem pengawasan internal serta mencegah potensi penyimpangan anggaran sejak tahap perencanaan.
“Transparansi dan disiplin anggaran harus menjadi budaya kerja. Saya minta para kepala OPD tidak hanya menunggu pemeriksaan, tapi membangun sistem yang tertib dan terbuka setiap waktu,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan dipercaya publik.
Pemprov Banten sebelumnya berhasil meraih opini WTP selama 11 tahun berturut-turut dari BPK. Andra Soni menegaskan bahwa capaian tersebut harus dijaga melalui peningkatan kinerja, transparansi, serta sinergi lintas sektor.
“WTP bukan hanya soal predikat, tapi bukti bahwa pemerintah hadir dengan tata kelola yang bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (yas)
