Pemerintah Diminta Bertanggung Jawab Atas Meninggalnya 5 Peserta SPPI
Kematian lima peserta SPPI saat pelatihan memicu kritik. Pengamat menyoroti tidak adanya pertanggungjawaban pejabat dan meminta evaluasi menyeluruh terhadap program.
HALLONEWS.ID – Tewasnya lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti tahapan Latihan Bela Negara dan Manajerial memicu gelombang kritik terhadap penyelenggaraan program tersebut.
Sejumlah pengamat mempertanyakan urgensi latihan bergaya militer bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kampung Nelayan Merah Putih, sekaligus mendesak adanya pertanggungjawaban dari pemerintah.
Sorotan menguat setelah lima peserta dilaporkan meninggal dunia dengan penyebab yang berbeda-beda selama mengikuti pelatihan yang menjadi bagian dari program nasional tersebut.
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai insiden tersebut semestinya tidak berhenti pada penyampaian belasungkawa.
Menurutnya, harus ada bentuk tanggung jawab politik dari pihak yang menyelenggarakan program.
“Lima peserta wafat dan tak satu pun pejabat negeri ini mau bertanggung jawab dan mengundurkan diri,” kata Hendri melalui akun media sosial X, dikutip Hallonews, Minggu (28/6/2026).
Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap mekanisme pelaksanaan pelatihan yang melibatkan unsur kemiliteran bagi peserta yang dipersiapkan menjadi pengelola koperasi desa.
Kritik serupa disampaikan Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar Menurutnya, militer memang memiliki peran penting dalam sistem pertahanan negara, namun pendekatan tersebut dinilai kurang relevan diterapkan dalam pelatihan calon manajer koperasi.
“Dalam konteks ini, saya tidak melihat urgensi peran militer dalam melakukan pelatihan Koperasi Desa Merah Putih,” kata Media kepada wartawan.
Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) itu berpendapat, apabila pemerintah ingin meningkatkan kapasitas calon pengelola koperasi, pelatihan seharusnya difokuskan pada peningkatan kompetensi melalui inkubator koperasi atau lembaga pendidikan yang sesuai.
Ia juga menilai pembentukan karakter, kepemimpinan, dan disiplin tidak selalu harus dilakukan melalui pola pelatihan militer.
“Disiplin merupakan nilai yang universal, bukan hanya dimiliki militer. Sebelum ada lagi korban jiwa, sebaiknya program ini dievaluasi dan dipikirkan kembali bagaimana seharusnya koperasi dimaknai,” tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengonfirmasi lima peserta SPPI meninggal dunia selama mengikuti tahapan Latihan Bela Negara dan Manajerial.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (27/6), Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (BPSDM Han) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bahwa setiap peserta meninggal karena penyebab medis yang berbeda.
Berdasarkan penjelasan Kemhan, terdapat peserta yang mengalami henti jantung (cardiac arrest), heat stroke, tuberkulosis, pneumonia dengan komplikasi medis, serta satu kasus lain yang masih dalam proses pendalaman.
Kemhan menyatakan seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti pelatihan.
Apabila peserta mengalami gangguan kesehatan selama kegiatan berlangsung, mereka disebut langsung mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan satuan pendidikan sebelum dirujuk ke rumah sakit jika diperlukan.
Meski demikian, fakta bahwa lima peserta meninggal dalam satu rangkaian program memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas proses seleksi kesehatan, pemantauan kondisi fisik peserta, hingga standar keselamatan selama pelatihan berlangsung.
Merespons insiden tersebut, Kemhan mengumumkan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program SPPI.
Sejumlah perubahan akan diterapkan pada pelatihan berikutnya, di antaranya memperketat pemeriksaan kesehatan peserta, meningkatkan pengawasan medis selama kegiatan berlangsung, serta menyesuaikan intensitas latihan agar lebih mempertimbangkan kondisi fisik peserta.
Kemhan juga menegaskan bahwa SPPI bukan merupakan pendidikan militer untuk mencetak prajurit.
Menurut Mayjen Ketut, latihan tersebut hanya bertujuan membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, semangat gotong royong, dan kesiapan peserta mengabdi kepada masyarakat sebelum ditempatkan sebagai pengelola.
Namun, di tengah evaluasi yang sedang dilakukan pemerintah, kritik dari berbagai kalangan terus bermunculan.
Selain menyoroti aspek keselamatan peserta, publik juga mempertanyakan apakah pendekatan pelatihan bergaya militer memang menjadi metode yang paling tepat untuk menyiapkan manajer koperasi desa. (dul)
