Layanan SPMB di Batam Makin Transparan, Posko hingga Pendampingan Permudah Akses Masyarakat

HALLONEWS.ID – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kota Batam, Kepulauan Riau, semakin mengedepankan prinsip transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Selain mengoptimalkan sistem pendaftaran secara daring, pemerintah daerah juga memperkuat layanan pendampingan melalui posko informasi, pelatihan verifikator, hingga sosialisasi yang dilakukan secara masif.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan proses penerimaan peserta didik yang objektif, akuntabel, dan berkeadilan, sejalan dengan komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Pengawas Sekolah Provinsi Kepulauan Riau, Sisrayanti, mengatakan persiapan SPMB telah dilakukan jauh sebelum masa pendaftaran dibuka.

Sosialisasi petunjuk teknis, pelatihan penggunaan aplikasi, hingga simulasi pendaftaran diberikan kepada calon murid dan petugas verifikator agar masyarakat lebih siap mengikuti proses seleksi.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyiapkan 13 posko layanan SPMB, dengan lima posko berada di Kota Batam.

“Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 13 posko layanan SPMB, lima di antaranya berada di Kota Batam. Posko tersebut menjadi pusat layanan informasi, pendampingan pendaftaran, serta membantu masyarakat menyelesaikan berbagai kendala selama proses penerimaan murid baru berlangsung,” ujar Sisrayanti, Senin (29/6/2026).

Selain menyediakan layanan tatap muka, proses verifikasi dokumen juga dilakukan secara terkoordinasi melalui pembagian tugas antarverifikator guna memastikan seluruh peserta memperoleh perlakuan yang sama.

Pada pelaksanaan SPMB 2026, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan kuota penerimaan SMA negeri melalui Jalur Domisili sebesar 35 persen, Jalur Afirmasi 30 persen, Jalur Prestasi 30 persen, dan Jalur Mutasi 5 persen.

Khusus Jalur Prestasi, sebanyak 7,5 persen dialokasikan berdasarkan nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA), sedangkan sisanya berasal dari prestasi akademik, nonakademik, dan kepemimpinan.

Meski berbagai kanal informasi telah disiapkan, tantangan di lapangan masih ditemukan. Verifikator SPMB SMA Negeri 3 Batam, Dery, mengungkapkan masih ada calon peserta didik yang belum memahami jalur pendaftaran maupun persyaratan administrasi.

“Meskipun sosialisasi telah dilakukan secara masif melalui pertemuan langsung, media sosial, video tutorial, siaran langsung, hingga simulasi pendaftaran, masih ditemukan peserta didik yang salah memilih jalur pendaftaran atau belum melengkapi dokumen sesuai persyaratan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kepulauan Riau, Warsita, menilai tingginya mobilitas penduduk di Batam menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Jalur Domisili.

Selain itu, persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit juga masih memengaruhi sebaran pendaftar.

“Jalur domisili masih menjadi tantangan terbesar karena perpindahan penduduk ke Kota Batam cukup tinggi. Selain itu, masih terdapat stigma mengenai sekolah favorit sehingga terjadi penumpukan pendaftar pada sekolah tertentu. Padahal seluruh satuan pendidikan terus didorong untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu,” jelasnya.

Untuk memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh hak atas pendidikan, pemerintah daerah juga menyiapkan skema beasiswa bagi peserta didik yang belum tertampung di sekolah negeri agar dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, mengatakan berbagai penyempurnaan telah dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan SPMB tahun sebelumnya.

Salah satu fokus utama adalah memperkuat layanan pendampingan serta pengelolaan pengaduan masyarakat agar setiap persoalan dapat ditangani lebih cepat.

“Harapan kami, pelaksanaan SPMB dapat berjalan dengan mudah diakses masyarakat, minim pengaduan, serta mampu mewujudkan proses penerimaan murid baru yang transparan dan berkeadilan,” ujarnya.

Pengalaman Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, menunjukkan bahwa keberhasilan SPMB tidak hanya ditentukan oleh sistem digital yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang bermutu. (vera)