Pemprov Jateng Masih Kaji Kebijakan WFH untuk Penghematan BBM
Gubernur Jateng belum memutuskan untuk menerapkan WFH. Menurutnya, penerapan WFH di daerah tidak bisa disamakan dengan kementerian atau lembaga di tingkat pusat.
HALLONEWS.ID – Pemprov Jawa Tengah masih mengkaji rencana penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Wacana WFH bagi ASN ini merupakan upaya penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia imbas perang berkepanjangan antara Iran dan AS.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, penerapan kebijakan tersebut tidak bisa disamakan dengan kementerian atau lembaga di tingkat pusat.
“Urusan kita luas, dari bayi lahir sampai masyarakat meninggal. Sehingga mekanismenya harus dikaji betul,” kata Ahmad Luthfi di sela acara Halalbihalal di Kantor Gubernur Jateng, di Kota Semarang, Rabu (25/3/2026).
Ahmad Luthfi menegaskan, kebijakan WFH tidak boleh disalahartikan sebagai bentuk kelonggaran kerja. “Jangan sampai penerapan WFH ini dimaknai sebagai libur atau tidak bekerja. Itu yang harus kita pahami,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menambahkan, hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat.
“Untuk kebijakan bekerja dari rumah atau WFH, kita masih menunggu petunjuk dari pusat. Sampai saat ini belum ada regulasi yang kita tetapkan, karena masih dalam tahap kajian,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat mempertimbangkan beberapa opsi demi menjaga defisit APBN di saat harga minyak dunia melonjak gara-gara konflik antara Iran dengan AS-Israel.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengestimasi penerapan work from home satu hari dalam sepekan berpotensi menghemat 20 persen konsumsi BBM. Untuk itu, pemerintah mulai menggodok aturan work from home atau bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan demi menghemat konsumsi BBM nasional. (gaa)
