Jenderal yang Kudeta Aung San Suu Kyi Resmi Menangkan Pemilu Presiden Myanmar
Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing resmi menjadi presiden, memperkuat kekuasaan militer dan memicu kecaman internasional.
HALLONEW.ID – Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, resmi menjabat sebagai presiden setelah memenangkan pemungutan suara di parlemen yang didominasi militer.
Langkah ini semakin mempertegas cengkeraman kekuasaan militer di negara tersebut sejak kudeta yang dia lakukan terhadap Aung San Suu Kyi tahun 2021.
Pengangkatan Min Aung Hlaing sebagai kepala negara dilakukan melalui mekanisme parlemen yang mayoritas anggotanya merupakan loyalis militer.
Banyak pihak menilai proses tersebut hanya bersifat formalitas untuk melegitimasi kekuasaan yang telah ia pegang sejak menggulingkan pemerintahan sipil di bawah Aung San Suu Kyi.
Seperti diketahui, kudeta militer yang terjadi pada Februari 2021 menggulingkan pemerintahan demokratis yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian.
Sejak saat itu, Myanmar terjerumus dalam konflik berkepanjangan yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Situasi keamanan di Myanmar terus memburuk dengan meningkatnya kekerasan antara militer dan kelompok perlawanan. Ribuan warga sipil dilaporkan tewas, sementara jutaan lainnya terpaksa mengungsi akibat konflik dan instabilitas politik.
Sejumlah pengamat menilai langkah Min Aung Hlaing menjadi presiden merupakan upaya militer untuk memberikan “wajah sipil” pada pemerintahan mereka. Namun, komunitas internasional menilai perubahan tersebut tidak mencerminkan transisi demokrasi yang sesungguhnya.
Berbagai organisasi hak asasi manusia pun mengecam keras pengangkatan ini. Min Aung Hlaing dituding bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran HAM, termasuk tindakan represif terhadap oposisi serta krisis kemanusiaan yang melibatkan etnis Rohingya.
Sementara itu, kelompok oposisi yang tergabung dalam pemerintahan bayangan tetap menolak legitimasi pemerintahan militer. Mereka menyebut proses politik saat ini tidak sah dan berjanji akan terus memperjuangkan demokrasi di Myanmar.
Dengan posisi barunya sebagai presiden, Min Aung Hlaing kini menguasai struktur pemerintahan secara penuh, baik dari sisi militer maupun sipil. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa konflik politik dan krisis kemanusiaan di Myanmar akan semakin berkepanjangan. (wib)
i
