India Blokir Telegram Sementara demi Cegah Kecurangan Ujian Nasional

India memblokir sementara Telegram hingga 22 Juni 2026 untuk mencegah kecurangan dan dugaan kebocoran soal dalam ujian masuk kedokteran nasional NEET.

Selasa, 16 Juni 2026 - 22:00 WIB
India Blokir Telegram Sementara demi Cegah Kecurangan Ujian Nasional
Logo aplikasi telegram yang diblokir pemerintah India. Foto: Dok Freepik for Hallonews

HALLONEWS.ID – Pemerintah India memutuskan memblokir sementara aplikasi pesan instan Telegram hingga 22 Juni 2026 sebagai langkah darurat untuk mencegah praktik kecurangan dalam ujian masuk kedokteran nasional atau National Eligibility cum Entrance Test (NEET) yang akan digelar ulang pada 21 Juni mendatang.

Keputusan tersebut diumumkan setelah otoritas pendidikan menemukan indikasi bahwa sejumlah jaringan kecurangan memanfaatkan Telegram untuk menyebarkan informasi palsu, menawarkan bocoran soal ujian, hingga menjalankan skema penipuan terhadap para peserta tes.

Badan Pengujian Nasional India (NTA) menyatakan pemblokiran dilakukan sebagai upaya menjaga integritas ujian yang sebelumnya sempat dibatalkan akibat dugaan kebocoran soal.

Ujian NEET 2026 sendiri diikuti lebih dari 2 juta calon mahasiswa kedokteran di seluruh India, sehingga kasus kebocoran soal memicu kontroversi besar dan protes dari berbagai kalangan.

Selain memblokir akses Telegram, pemerintah juga memerintahkan pembatasan sementara fitur pengeditan pesan di platform tersebut hingga 30 Juni 2026.

Menurut penyelidik, fitur itu diduga digunakan untuk memanipulasi pesan lama sehingga terlihat seolah-olah bocoran soal telah dibagikan sebelum ujian berlangsung.

Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India (MeitY) menerapkan kebijakan tersebut berdasarkan ketentuan hukum teknologi informasi yang memungkinkan pemerintah membatasi akses terhadap layanan digital demi menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional.

Meski demikian, langkah pemblokiran Telegram menuai kritik dari sejumlah kelompok kebebasan digital.

Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi merugikan jutaan pengguna biasa yang menggunakan Telegram untuk komunikasi sehari-hari maupun keperluan bisnis. Kelompok hak digital Internet Freedom Foundation menyebut pemblokiran aplikasi secara menyeluruh bukan solusi utama untuk mengatasi kebocoran soal ujian dan hanya menjadi langkah sementara yang tidak menyentuh akar persoalan.

Pemerintah India membela keputusannya dengan menyatakan bahwa tindakan itu merupakan “langkah terakhir” setelah berbagai upaya penghapusan konten dan penindakan terhadap kanal-kanal tertentu dinilai belum efektif menghentikan penyebaran informasi terkait kecurangan ujian.

Hingga saat ini, pihak Telegram belum memberikan pernyataan resmi terkait pemblokiran sementara tersebut.(wib)