Tak Hanya OTT, KPK Kini Bekali 6,7 Juta ASN dengan Program Antikorupsi Digital
KPK meluncurkan program E-Learning ASN Berintegritas untuk memperkuat budaya antikorupsi bagi lebih dari 6,7 juta ASN di Indonesia.
HALLONEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan program E-Learning ASN Berintegritas sebagai langkah memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi. Program berbasis digital ditargetkan menjangkau 6,7 juta Aparatur Sipil Negara (ASN).
Peluncuran yang digelar secara hybrid di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu (17/6/2026), menjadi bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi melalui pendidikan dan penguatan integritas aparatur negara.
Program tersebut merupakan hasil kolaborasi KPK dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Keempat lembaga sepakat membangun ekosistem pembelajaran yang mendorong lahirnya birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa kualitas pemerintahan tidak hanya bergantung pada regulasi atau teknologi, tetapi juga ditentukan oleh integritas para ASN yang menjalankan roda pemerintahan setiap hari.
Menurutnya, jutaan ASN merupakan wajah negara yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, mulai dari kantor pelayanan publik, sekolah, rumah sakit, hingga berbagai sektor strategis lainnya.
Karena itu, nilai integritas menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik.
“Yang kami bangun bukan sekadar platform digital, tetapi gerakan nasional pembelajaran integritas ASN yang diharapkan mampu membentuk karakter dan budaya antikorupsi secara berkelanjutan,” kata Setyo, Rabu (17/6/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa praktik korupsi kerap berawal dari pelanggaran kecil yang dianggap biasa. Oleh sebab itu, pencegahan melalui pendidikan dinilai sama pentingnya dengan penegakan hukum.
Sebelum diluncurkan nasional, program diuji coba di 12 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melibatkan lebih 56 ribu ASN. Hasil evaluasi menunjukkan metode pembelajaran digital mampu menjangkau peserta secara fleksibel tanpa mengurangi kualitas materi.
Dalam implementasinya, peserta akan mengikuti enam modul interaktif yang dikemas melalui video, infografis, simulasi kasus, hingga permainan edukatif bertema “Labirin Integritas”.
“Konsep tersebut dirancang untuk melatih ASN menghadapi berbagai dilema etika dan mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan tugas,” imbuhnya.
KPK juga menyiapkan sistem pemantauan berbasis dashboard INDATA untuk mengukur partisipasi dan capaian peserta. Ke depan, sistem tersebut direncanakan terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SIASN) milik BKN.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan pemerintah akan mendorong seluruh instansi pusat dan daerah agar mengikutsertakan pegawainya dalam program tersebut.
Bahkan, partisipasi ASN nantinya akan menjadi salah satu unsur yang diperhitungkan dalam pengembangan talenta dan manajemen karier di lingkungan birokrasi.
“Melalui program E-Learning ASN Berintegritas, pemerintah berharap upaya pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan lewat penindakan, tetapi melalui pembentukan karakter dan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas,” katanya. (dul)
