Ekosistem Pasar Karbon Indonesia Diluncurkan 9 Juli, Nilai Transaksi Diproyeksi Rp5 Triliun
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut perdagangan karbon nasional siap diluncurkan dengan potensi transaksi Rp5 triliun dan PNBP mencapai Rp500 miliar
HALLONEWS.ID – Pemerintah mempercepat pembentukan ekosistem perdagangan karbon nasional dengan menyiapkan peluncuran Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) dan Sistem Registri Unit Karbon sebagai fondasi penguatan pasar karbon Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni usai mengikuti rapat koordinasi terbatas tingkat kementerian yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan terkait persiapan peluncuran sistem integrasi unit karbon bertajuk Penguatan Ekosistem Pasar Karbon Indonesia di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Raja Juli mengatakan, ekosistem perdagangan karbon Indonesia kini siap diimplementasikan sesuai mandat pemerintah. Peluncuran resmi SRN-PPI dan Sistem Registri Unit Karbon dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026 di Jakarta Theater.
Sebelumnya, pada 6 Juli 2026, pemerintah akan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada tiga pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) serta satu kelompok Perhutanan Sosial yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti perdagangan karbon.
“Pada tahap awal, sekitar 31 juta unit karbon akan mulai diperdagangkan dengan estimasi nilai transaksi mencapai Rp5 triliun. Dari aktivitas tersebut, pemerintah memperkirakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat mencapai sekitar Rp500 miliar,” ujar Raja Juli.
Menurutnya, pengembangan perdagangan karbon merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau (green growth).
Sektor kehutanan, khususnya melalui pendekatan Nature-Based Solutions (NBS), dinilai berpotensi menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.
Ia menegaskan, pembangunan ekosistem pasar karbon merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Raja Juli juga mengungkapkan bahwa Indonesia mendapat apresiasi dalam ajang London Climate Action Week sebagai salah satu negara yang berpotensi menjadi pusat (hub) perdagangan karbon dunia.
Selain memberikan manfaat ekonomi bagi negara, perdagangan karbon diharapkan dapat menghadirkan dampak langsung bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
Keterlibatan satu kelompok Perhutanan Sosial dalam tahap awal perdagangan karbon, kata Raja Juli, menjadi bukti bahwa masyarakat lokal turut memperoleh manfaat dari pengelolaan karbon.
“Kelompok masyarakat yang selama ini berada di sekitar kawasan hutan dan kerap terpinggirkan dalam pembangunan akan ikut menikmati manfaat ekonomi dari perdagangan karbon,” ujarnya.
Terkait proses pengambilalihan kawasan hutan seluas sekitar 12 juta hektare, Raja Juli menyebut kebijakan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. (agn)
