Soroti Sisi Kemanusiaan dalam Penataan Jakarta, Gubernur Pramono: Warga Harus Jadi Prioritas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembangunan ibu kota harus mengedepankan nilai kemanusiaan.
HALLONEWS.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembangunan Jakarta tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mengutamakan pendekatan yang menghargai martabat masyarakat.
Menurut Pramono, setiap kebijakan penataan kawasan, termasuk relokasi warga, harus mempertimbangkan kondisi sosial dan kemanusiaan. Karena itu, Pemprov DKI tidak ingin mengambil langkah yang justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
“Saya ingin membangun Jakarta dengan tetap memanusiakan orang,” ujar Pramono saat menghadiri pembukaan Jakarta Eco Festival (JEFF) 2026 pada Jumat (3/7/2026).
Ia mencontohkan pengalaman pemerintah daerah saat merelokasi warga yang tinggal di kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU).
“Berdasarkan pendataan, banyak warga telah lama bermukim di area pemakaman sehingga proses pemindahan tidak dapat dilakukan secara instan,” jelasnya.
Pramono mengungkapkan, untuk membantu proses relokasi tersebut, Pemprov DKI memberikan fasilitas hunian rumah susun tanpa biaya sewa selama enam bulan.
“Kebijakan itu diambil agar warga memiliki waktu beradaptasi sebelum mulai membayar biaya hunian secara bertahap,” ucapnya.
Selain menyinggung penataan permukiman, Pramono juga menyoroti tingginya antusiasme masyarakat terhadap gerakan pengelolaan sampah di Jakarta.
Ia mengaku terkejut melihat semakin banyak warga, pengurus RT/RW, hingga berbagai komunitas yang aktif menjalankan budaya memilah sampah.
“Perubahan pola pikir masyarakat menjadi modal penting dalam mewujudkan Jakarta yang lebih bersih dan berkelanjutan,” jelasnya.
Lanjut Pramono sebagai bentuk komitmen pemerintah, Pemprov DKI resmi meluncurkan Bank Sampah Balai Kota.
Pramono berharap fasilitas tersebut menjadi contoh nyata bagi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan pengelolaan sampah berbasis pemilahan.
Ia secara khusus meminta agar Bank Sampah Balai Kota tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi benar-benar dikelola secara konsisten dan memberikan manfaat nyata.
“Bagi saya, yang terpenting bukan acara peresmiannya, melainkan bagaimana program ini berjalan terus dan menjadi budaya baru di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat,” pungkasnya. (fer)
