Kabupaten Bogor Jadi Daerah dengan Pemain Judi Online Terbanyak, Dinsos Siapkan Langkah Pencegahan
PPATK mencatat Kabupaten Bogor memiliki 103.092 pemain judi online, terbanyak di Indonesia pada 2026. Pemkab Bogor memperkuat edukasi dan koordinasi penanganan

HALLONEWS.ID – Kabupaten Bogor tercatat sebagai daerah dengan jumlah pemain judi online (judol) terbanyak di Indonesia sepanjang 2026 berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Berdasarkan data yang dipublikasikan melalui akun Instagram resmi PPATK, Kabupaten Bogor menempati peringkat pertama dengan 103.092 pemain judi online.
Posisi berikutnya ditempati Jakarta Barat dengan 89.320 pemain, disusul Jakarta Timur sebanyak 81.750 pemain, dan Kota Bandung dengan 80.549 pemain.
Meski menjadi wilayah dengan jumlah pemain terbanyak, Kabupaten Bogor berada di posisi ketiga untuk nilai total deposit.
Nilai transaksi deposit judi online dari Kabupaten Bogor mencapai Rp414,4 miliar. Sementara itu, Jakarta Barat mencatat nilai deposit tertinggi sebesar Rp600,6 miliar, diikuti Jakarta Timur Rp425,9 miliar, dan Kota Bandung Rp341,7 miliar.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Ma’ruf, membenarkan data yang dirilis PPATK tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah terus memantau perkembangan informasi yang disampaikan pemerintah pusat.
“Benar, berdasarkan data PPATK, Kabupaten Bogor berada di urutan pertama jumlah pemain judi online dengan 103.092 orang. Namun untuk nilai deposit, Kabupaten Bogor berada di posisi ketiga,” ujar Farid dikutip wartawan media ini Jumat (3/7/2026).
Farid menjelaskan, hingga kini pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi secara rinci siapa saja masyarakat yang terlibat dalam aktivitas judi online.
Saat ini, proses sinkronisasi data masih dilakukan oleh PPATK bersama Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.
Menurutnya, sinkronisasi tersebut mencakup pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor rekening agar identitas pelaku dapat dipetakan secara lebih akurat.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengintensifkan sosialisasi mengenai bahaya judi online, termasuk kepada aparatur sipil negara (ASN).
Langkah tersebut dilakukan sembari menunggu kebijakan dan mekanisme penindakan yang disiapkan pemerintah.
“Kami terus memberikan sosialisasi mengenai dampak buruk judi online. Penanganannya juga masih terus dikoordinasikan, apakah lebih mengarah pada penegakan hukum atau rehabilitasi sosial,” kata Farid.
Ia menegaskan, pemerintah ingin mencegah agar praktik judi online tidak berkembang menjadi kebiasaan yang dianggap wajar oleh masyarakat.
Karena itu, edukasi akan terus dilakukan melalui berbagai pihak dan mitra strategis.
“Kami akan terus melakukan sosialisasi, publikasi, serta menggandeng berbagai mitra untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan sampai judi online dianggap sebagai sesuatu yang biasa, karena dampaknya sangat berbahaya bagi masa depan,” tegasnya.
Ditempat terpisah, Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto mengaku belum menerima data resmi terkait jumlah pemain judi online di wilayah Kabupaten Bogor.
“Belum ada datanya,” kata AKBP Wikha kepada wartawan di Mako Brimob Cikeas, Kecamatan Gunung Putri kemarin.
Ia menambahkan, koordinasi antara Polres Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor selama ini masih membahas isu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) secara umum, termasuk penanganan tindak pidana korupsi.
“Pembahasan dengan Pak Bupati lebih bersifat umum terkait kamtibmas, tidak hanya judi online. Kami juga berkoordinasi terkait penanganan kasus korupsi yang saat ini sudah memasuki tahap penyidikan,” pungkasnya. (opy)
