MBG Perlu Dievaluasi, Tata Kelola Diminta Lebih Transparan dan Tepat Sasaran

HALLONEWS.ID – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh guna memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, serta memastikan program berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Evaluasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan tujuan program dalam mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia.

Dorongan evaluasi muncul menyusul berbagai persoalan yang terjadi selama implementasi program, mulai dari kendala distribusi, dugaan maladministrasi, hingga munculnya sejumlah kasus hukum di beberapa daerah.

Berbagai persoalan itu dinilai harus menjadi bahan perbaikan agar pelaksanaan MBG ke depan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Peneliti Al Gemeene, Ferra Priyatna, mengatakan hasil survei lembaganya menunjukkan Program MBG masih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama keluarga kurang mampu dan warga yang tinggal di daerah pelosok.

Namun, menurutnya, kebutuhan tersebut harus diimbangi dengan sistem pelaksanaan yang lebih baik.

Hasil survei menunjukkan, masyarakat masih membutuhkan Program Makan Bergizi Gratis, terutama kelompok masyarakat di daerah pelosok dan keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

“Namun, tata kelolanya harus diperbaiki agar tidak terjadi maladministrasi, seperti kekurangan pasokan, keterlambatan distribusi, maupun ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan manfaat yang diterima masyarakat,” ujar Ferra dikutip wartawan media ini Jumat (3/7/2026).

Ia menilai keputusan Badan Gizi Nasional menghentikan sementara pelaksanaan Program MBG dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

Evaluasi, kata dia, perlu mencakup aspek perencanaan, pengadaan, distribusi, pengawasan, hingga sistem pelaporan agar program dapat berjalan lebih efektif saat kembali dilaksanakan.

Sementara itu, Ketua LPM Pakuan Bogor, Riska Rachmawati R., menegaskan evaluasi harus mampu menjawab berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.

Menurutnya, keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga ketepatan sasaran penerima, kualitas makanan, serta kesesuaian jumlah bantuan yang diterima masyarakat.

“Gejala berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program MBG memang harus menjadi perhatian pemerintah. Evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkala agar program benar-benar tepat sasaran, tepat mutu, tepat jumlah, dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” kata Riska.

Ferra dan Riska berharap hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan sebelum Program MBG kembali dijalankan secara penuh.

Dengan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, serta didukung pengawasan dan sosialisasi yang lebih baik, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia. (opy)