Bongkar Bungker Korupsi Orang Kuat

HALLONEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto sudah memperingatkan bahwa pejabat yang masih mencoba korupsi akan cepat ketahuan.

Ada radar. Ada satelit. Ada teknologi pertahanan yang bisa mencari tempat penyimpanan harta hasil korupsi sekalipun itu disembunykan di bawah tanah.

“Jangan main-main sama teknologi,” begitu pesan politiknya saat pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR pada 20 Mei 2026, yang disambut dengan tawa oleh para hadirin.

Pidato Presiden itu bukan guyonan karena diucapkan di forum resmi dan persidangan sakral depan Wakil Presiden, pimpinan DPR, ratusan anggota dewan, menteri, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, Kapolri, Ketua KPK, Ketua MA, Ketua BPK, dan para ketua umum partai. Artinya, pesan Presiden merupakan perintah politik terbuka di hadapan hampir seluruh etalase kekuasaan republik.

Setelah apa yang ditemukan Penyidik Kortastipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya, pidato Presiden membangunkan banyak orang bahwa peringatan di DPR itu bukan candaan melainkan sinyal perintah operasi.

Penggeledahan Kafe de’Clan di Cipete, Jakarta Selatan, menjadi contoh paling telanjang. Kortastipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya menyita uang yang jika dikonversi mendekati Rp60 miliar meliputi 3.130.000 dolar Singapura, 889.965 dolar Amerika Serikat, dan uang tunai Rp259.159.000.

Polisi juga menyita dokumen dan perangkat elektronik. Pertanyaannya sederhana: kafe apa yang menyimpan uang sebanyak itu? Apakah itu tempat minum kopi, atau ruang tunggu bagi uang gelap?

Belum selesai publik mencerna temuan itu, berlanjut penggeledahan sebuah rumah mewah di Sentul, Bogor, yang kemudian dikaitkan dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah.

Polri menyatakan masih mendalami isu foto Febrie di rumah tersebut dan meminta publik menunggu keterangan resmi. Tetapi temuan di sana sudah cukup membuat republik terbelalak: brankas terkunci, tujuh koper, 74 kilogram emas batangan, 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, serta uang tunai Rp100 juta. Total nilai yang disebut polisi sekitar Rp476 miliar.

Hari ini, bunker koruptor tidak selalu berbentuk lorong beton di bawah tanah. Kadang bernama kafe, rumah mewah, atau brankas di balik tembok. Ia menyaru dalam safe house, safe deposit box, money changer, vila, kebun luas, perusahaan cangkang, dan aset atas nama orang lain.

Di sinilah pidato Presiden Prabowo akan berkembang. Bila radar dan satelit hendak dipakai mencari bunker koruptor, mulailah dari brankas yang sudah terbuka. Mulailah dari koper yang sudah dihitung. Mulailah dari kafe, money changer, rumah mewah, safe house, dan jaringan aset yang tiba-tiba muncul di sekitar perkara besar.

Jangan sampai teknologi hanya menjadi ornamen pidato, sementara penegakan hukum kemudian berjalan dengan mata setengah tertutup. Sebab teknologi yang disebutkan Presiden untuk mendeteksi barang tersembunyi di dalam bunker memang ada.

Ground Penetrating Radar, misalnya, dapat membaca struktur bawah permukaan dan memetakan reflektor di bawah tanah. LiDAR dapat menghasilkan informasi tiga dimensi yang presisi tentang bentuk bumi dan karakter permukaan. Synthetic Aperture Radar mampu memantau permukaan bumi siang-malam dan dalam kondisi cuaca yang sulit.

Tetapi untuk safe deposit box, rekening, nominee, dan uang yang dicuci melalui perusahaan, alatnya bukan radar bawah tanah. Alatnya adalah PPATK, audit forensik, data perbankan, pajak, BPN, OJK, imigrasi, bea cukai, dan penyitaan yang sah. PPATK sendiri menegaskan pentingnya pendekatan follow the money dalam penelusuran aset hasil kejahatan.

Maka perintahnya harus lengkap. Radar mencari ruang bawah tanah, satelit mencari lahan dan bangunan, PPATK mencari aliran uang, BPN mencari tanah, pajak mencari ketimpangan harta, OJK mencari transaksi janggal, dan penyidik mencari pemilik sebenarnya.

Jangan hanya mencari siapa yang memegang kunci brankas. Cari siapa yang membeli emasnya. Cari siapa yang mengirim valasnya. Cari siapa yang menyewa tempatnya. Cari siapa yang menitipkan harta kepada siapa.

Yang membuat perkara ini makin getir adalah bayangan militer di sekitar hukum sipil. TNI menyatakan pengamanan rumah Jampidsus dilakukan atas permintaan Kejaksaan dan mengacu pada Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang pelindungan jaksa.

TNI juga menyatakan pengamanan itu tidak berkaitan dengan kasus hukum yang sedang berjalan. Penjelasan itu perlu dicatat. Tetapi pertanyaan publik tidak boleh dimatikan: mengapa institusi penegak hukum sipil yang memiliki intelijen, pengamanan internal, dan kewenangan hukum sendiri merasa perlu dijaga tentara?

Hukum tidak boleh tampak takut kepada hukum. Bila pengamanan militer muncul berdekatan dengan penggeledahan, brankas, koper, emas, dan ratusan miliar rupiah, publik wajar curiga. Bukan karena publik membenci aparat. Justru karena publik lelah melihat penegakan hukum berubah menjadi drama antarlembaga. Hukum sipil harus dijaga prosedur sipil. Tentara tidak boleh menjadi bayangan psikologis di depan penyidik, saksi, atau publik.

Presiden Prabowo tidak boleh membiarkan pidatonya ditelan ironi. Ia sudah bicara soal bunker. Sekarang bunker itu seperti mulai menampakkan wajahnya: kafe, brankas, koper, emas, valas, rumah mewah, dan pengamanan bersenjata.

Jangan berhenti pada penyitaan. Bongkar pemilik sebenarnya. Buka aliran uangnya. Periksa LHKPN. Cocokkan penghasilan resmi dengan emas 74 kilogram. Telusuri safe deposit box. Audit money changer. Kejar nominee. Sita aset. Rampas hasil kejahatan.

Koruptor tidak takut pidato, malah menertawakannya. Mereka cuma takut kalau hartanya ditemukan. Mereka tidak gentar oleh konferensi pers. Mereka gentar bila emasnya disita, tanahnya dibekukan, rekeningnya dibuka, dan safe house-nya berubah menjadi barang bukti.

Jangan main-main dengan teknologi, kata Presiden. Benar. Tetapi negara juga jangan main-main dengan harapan rakyat. Bila radar sudah disebut, satelit sudah disebut, bunker sudah disebut, maka bukalah semuanya. Sebab hari ini rakyat tidak lagi bertanya apakah korupsi ada. Rakyat bertanya: apakah negara cukup berani membongkar bungker orang-orang kuat?. (Mathias Brahmana / Dewan Redaksi Hallonews)