Tutup 250 BUMN, Prabowo Sebut Overhead – Negara Hemat Rp50 Triliun
Kebijakan tersebut bukan sekadar memangkas jumlah BUMN, tetapi juga berhasil menekan biaya rutin atau overhead yang selama ini membebani keuangan negara.
HALLONEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup, mengonsolidasikan, dan menggabungkan 250 badan usaha milik negara (BUMN) sebagai bagian dari reformasi tata kelola perusahaan pelat merah.
Langkah tersebut diklaim berhasil menghemat biaya operasional negara hingga Rp50 triliun.
Prabowo mengatakan, konsolidasi dilakukan karena jumlah BUMN yang mencapai 1.077 dinilai terlalu besar.
Banyak di antaranya membentuk anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga cicit perusahaan sehingga membuat tata kelola menjadi tidak efisien.
“Akhir 31 Juli mereka sudah menutup, mengonsolidasikan, memerger sehingga dari 1.077 berkurang 250 BUMN,” ujar Prabowo saat memberikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Prabowo, kebijakan tersebut bukan sekadar memangkas jumlah perusahaan negara, tetapi juga berhasil menekan biaya rutin atau overhead yang selama ini membebani keuangan negara.
“Dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead, biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp50 triliun. Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transportasi, rapat kerja, Rp50 triliun,” katanya.
Presiden memperkirakan angka penghematan akan terus meningkat seiring berlanjutnya proses konsolidasi hingga akhir tahun.
Pemerintah bahkan menargetkan jumlah BUMN tinggal sekitar 350 perusahaan pada penghujung 2026.
“Desember 31 saya kira angka penghematan bisa naik, bisa-bisa mendekati Rp70 triliun sampai Rp80 triliun. Saya terima kasih kepada pimpinan Danantara,” ujarnya.
Prabowo menjelaskan, proses konsolidasi tersebut menjadi bagian dari pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang berfungsi menghimpun dan mengelola aset-aset negara secara lebih terintegrasi.
Ia menyebut Danantara merupakan sovereign wealth fund pertama Indonesia yang memiliki nilai aset lebih dari US$1 triliun.
Melalui lembaga tersebut, aset negara yang sebelumnya tersebar di berbagai perusahaan dapat dikelola secara lebih transparan, efisien, dan produktif.
“Danantara adalah suatu dana kedaulatan di mana tabungan-tabungan kekayaan aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, di-manage dengan rapi. Ini menjadi cadangan, menjadi energi untuk masa depan Indonesia, untuk anak, cucu, dan cicit kita,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, reformasi BUMN dan pembentukan Danantara merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola aset negara yang modern sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan bagi Indonesia. (iin)
