HUT ke-27 Cilegon Diwarnai Protes: Pengangguran Tinggi, Pemkot Dinilai Gagal Mahasiswa
Puluhan mahasiswa “serbu” Pemkot di HUT ke-27 Cilegon karena pengangguran masih tinggi di Balik Gemerlap Industri
HALLONEWS.ID – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Cilegon, tak sepenuhnya berlangsung meriah.
Di tengah seremoni kota industri, puluhan mahasiswa justru turun ke jalan, menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota, Selasa (28/4/2026).
Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap persoalan mendasar yang dinilai belum terselesaikan oleh Pemda.
Aksi yang digelar oleh Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) bersama GMNI Cilegon ini menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat.
Mereka menilai, status Cilegon sebagai kota industri belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga lokal.
Koordinator aksi, Dito Adrian, menyebut ada pola persoalan yang terus berulang dan belum disentuh secara serius oleh pemerintah.
Ia menggambarkan adanya keterkaitan antara rendahnya pendidikan, tingginya pengangguran, hingga kemiskinan yang masih membelit ribuan warga.
“Ini bukan persoalan tunggal. Ada mata rantai yang saling terhubung. Pendidikan rendah, sulit masuk dunia kerja, akhirnya berdampak pada ekonomi keluarga,” tegasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun mahasiswa dari Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata lama sekolah di Kota Cilegon masih berada di kisaran 10,5 tahun. Angka tersebut mengindikasikan sebagian masyarakat belum menyelesaikan pendidikan menengah atas, yang menjadi syarat dasar untuk masuk ke sektor industri formal.
Di sisi lain, persoalan ketenagakerjaan dinilai menjadi ironi besar. Dengan banyaknya kawasan industri di Cilegon, angka pengangguran justru masih berada di kisaran 13 hingga 15 ribu orang.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan soal efektivitas kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal.
Mahasiswa juga menyoroti angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, yakni sekitar 18 hingga 20 ribu jiwa. Mereka menilai, capaian pembangunan selama ini belum merata dan cenderung lebih banyak dirasakan oleh sektor industri dibanding masyarakat umum.
Dalam orasinya, massa mendesak Pemkot Cilegon tidak hanya mengandalkan program normatif, tetapi menghadirkan kebijakan yang benar-benar berdampak langsung, seperti penguatan pendidikan vokasi, transparansi rekrutmen tenaga kerja industri, hingga pengawasan terhadap perusahaan agar memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Menanggapi tekanan tersebut, Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, turun langsung menemui massa aksi. Ia menyebut kritik yang disampaikan mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial yang perlu diapresiasi.
Namun demikian, Fajar mengakui bahwa persoalan pengangguran dan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Ia menyebut pemerintah tengah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri, pengembangan UMKM, hingga memperkuat kemitraan dengan perusahaan.
“Kami sedang dorong sinkronisasi antara kebutuhan industri dan tenaga kerja lokal. Pelatihan kerja juga akan disesuaikan agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Meski demikian, hingga kini mahasiswa menilai belum ada indikator yang jelas terkait target penurunan pengangguran maupun kemiskinan. Mereka menegaskan akan terus mengawal kebijakan Pemkot Cilegon agar tidak berhenti pada janji, tetapi berujung pada perubahan nyata bagi masyarakat.(esa)
