Pemkab Serang Pastikan Realisasi Anggaran 2026 Terus Meningkat, BPKAD Bantah Isu Keuangan Bermasalah
Pemkab Serang membantah isu pengelolaan anggaran bermasalah. BPKAD memastikan realisasi APBD 2026 terus meningkat, cash flow daerah stabil, dan tidak ada utang daerah
HALLONEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Serang memberikan klarifikasi terkait isu rendahnya serapan anggaran dan dugaan buruknya tata kelola pemerintahan daerah yang sebelumnya menjadi sorotan publik.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang, Agus Firdaus, menegaskan bahwa pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah hingga saat ini masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Menurut Agus, evaluasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan secara rutin dan terpadu bersama Sekretaris Daerah serta para camat guna memastikan seluruh program prioritas tetap berjalan efektif.
“Evaluasi dilakukan secara berkala berbasis data dan sistem digital pemerintahan agar pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah tetap terukur,” ujar Agus Firdaus, Senin (25/5/2026.
Ia menjelaskan, Pemkab Serang memanfaatkan berbagai sistem digital untuk memantau jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran. Beberapa aplikasi yang digunakan di antaranya SIPKerja untuk pengawasan disiplin ASN, E-SAKIP untuk pengukuran kinerja perangkat daerah, SIPD untuk pemantauan realisasi anggaran, Simolek untuk monitoring pembangunan fisik dan nonfisik, serta SiRUP guna mempercepat pengadaan barang dan jasa.
Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I tahun 2026, Pemkab Serang mengklaim pelaksanaan pembangunan berjalan cukup baik. Pemerintah daerah disebut berhasil menjaga stabilitas keuangan sekaligus mempercepat sejumlah program prioritas, termasuk penanganan bencana hidrometeorologi di awal tahun.
Agus juga memastikan kondisi keuangan daerah tetap sehat meski kebutuhan pembiayaan meningkat menjelang Hari Raya Idulfitri. Ia menegaskan hingga saat ini Kabupaten Serang tidak memiliki utang daerah.
“Seluruh kewajiban pembayaran dan program prioritas tetap dapat diselesaikan dengan baik. Kondisi cash flow daerah masih stabil dan terkendali,” katanya.
Sementara itu, realisasi anggaran daerah Kabupaten Serang saat ini telah mencapai 24,55 persen dan diproyeksikan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan proyek pembangunan di berbagai sektor.
Pemkab Serang juga menegaskan komitmennya dalam mendukung Program Strategis Nasional seperti Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Program Sekolah Rakyat melalui koordinasi lintas sektor.
Terkait isu adanya pemotongan anggaran hingga Rp100 miliar, Agus membantah kabar tersebut.
Menurutnya, langkah yang dilakukan pemerintah daerah hanyalah bentuk efisiensi belanja sesuai arahan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dan penyesuaian pola kerja ASN agar lebih efisien.
Pemkab Serang menegaskan akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah. (min)
