Tito Karnavian Dorong Sumut Genjot Ekonomi, APBD dan Inflasi Jadi Kunci

HALLONEWS.ID — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perencanaan berbasis data, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif, serta pengendalian inflasi yang konsisten.

Hal tersebut disampaikan Mendagri saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut Tahun 2027 di Medan, Rabu (22/4/2026).

Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kemajuan suatu daerah. Meski kinerja ekonomi Sumatera Utara tergolong baik, angkanya masih berada di bawah rata-rata nasional sehingga perlu ditingkatkan.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang rendah hanya memberikan dampak terbatas, sedangkan pertumbuhan yang lebih tinggi akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi ini angka yang sangat penting dan harus dikuasai oleh seluruh kepala daerah. Karena komponennya banyak, bisa ditanyakan ke Badan Pusat Statistik di masing-masing daerah,” ujarnya.

Mendagri juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah diminta memanfaatkan data secara detail untuk mengidentifikasi berbagai persoalan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah.

Dengan pendekatan tersebut, program pembangunan dapat dirancang lebih tepat sasaran, termasuk dalam mendorong investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain itu, pengelolaan APBD disebut sebagai faktor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Belanja pemerintah berperan sebagai stimulus ekonomi, sehingga realisasi anggaran harus dilakukan secara optimal agar uang beredar dan menggerakkan sektor swasta.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi tanpa membebani masyarakat.

Menurutnya, daerah yang kuat secara fiskal adalah daerah yang mampu mengandalkan PAD, bukan hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Karena itu, ia mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan ramah bagi pelaku usaha.

“Kalau sektor swasta tidak berkembang, sulit bagi daerah untuk melompat maju. Belanja pemerintah saja tidak cukup untuk menciptakan lompatan ekonomi,” tegasnya.

Di sisi lain, Mendagri juga menyoroti pentingnya pengendalian inflasi sebagai bagian dari stabilitas ekonomi.

Inflasi sangat berpengaruh terhadap biaya hidup masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Ia mengingatkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok dapat memicu keresahan sosial jika tidak dikendalikan dengan baik.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta aktif memantau harga dan memastikan ketersediaan barang di pasar.

“Kalau kita bicara biaya hidup, kuncinya adalah menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi,” pungkasnya. (agn)