Tito Puji Gebrakan 21 Ribu Rumah di Papua
Mendagri Tito menjelaskan bahwa program Kementerian PKP tidak hanya mencakup rumah subsidi, tetapi juga bedah rumah dalam jumlah besar.
HALLONEWS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Papua yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri Tito usai Rapat Persiapan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di enam provinsi wilayah Papua yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (15/4/2026),
Ia menilai, permasalahan perumahan di Papua masih cukup tinggi karena banyak masyarakat yang belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Mendagri menyebut program tersebut sebagai langkah yang sangat luar biasa. Ia menjelaskan bahwa program Kementerian PKP tidak hanya mencakup rumah subsidi, tetapi juga bedah rumah dalam jumlah besar.
Untuk program RTLH saja, pemerintah menargetkan pembangunan minimal 21.000 unit rumah di Papua.
Mendagri mengakui, sebelumnya belum pernah ada program perumahan yang dijalankan secara masif seperti saat ini. Kementerian PKP juga menghadirkan program khusus untuk wilayah perbatasan, termasuk Papua.
Menurutnya, skala program tersebut akan sulit direalisasikan jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengingat Papua terdiri dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota.
“Jika dibagi rata, setiap daerah harus menangani sekitar 500 unit rumah, yang tentu membutuhkan anggaran besar dari masing-masing pemerintah daerah,” ujarnya.
Karena itu, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP Maruarar Sirait atas komitmennya menjalankan program perumahan dengan jumlah yang signifikan di Tanah Papua.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa selain program bedah rumah, pemerintah juga menyiapkan berbagai skema lain untuk masyarakat Papua, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan rumah subsidi.
“Pemerintah juga melakukan penataan kawasan kumuh di tiga lokasi, yakni di Papua Induk (Jayapura), Papua Selatan, dan Sorong. Keseluruhan program tersebut dirancang dan dijalankan secara masif,” tandasnya. (agn)
