IMF Tegur Jepang: “Stop Kebijakan Populis, Fokus Naikkan Suku Bunga!”
Dana Moneter Internasional memperingatkan Jepang agar tidak menurunkan pajak konsumsi dan segera menormalkan kebijakan moneter. IMF menilai langkah populis bisa memperburuk utang publik dan melemahkan stabilitas ekonomi Negeri Sakura.
HALLONEWS.ID-Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah Jepang agar berhenti mengeluarkan kebijakan populis dan segera menormalisasi kebijakan moneter yang selama ini terlalu longgar.
Dalam laporan yang dirilis pada Selasa (17/2/2026) setelah konsultasi tahunan dengan otoritas Jepang, IMF menilai langkah Bank Sentral Jepang (BoJ) untuk mulai menaikkan suku bunga merupakan arah yang tepat. Lembaga yang bermarkas di Washington itu mendorong agar proses tersebut dilakukan secara bertahap hingga mencapai tingkat netral pada tahun 2027.
“Kebijakan moneter perlu terus diperketat secara hati-hati agar suku bunga mencapai level yang tidak lagi mendorong atau menahan ekonomi,” tulis IMF dalam laporannya seperti dikutip Rabu (18/2/2026).
IMF menegaskan bahwa independensi BoJ harus dijaga dari intervensi politik agar kredibilitas bank sentral tidak terganggu.
Kritik Rencana Pajak Perdana Menteri Takaichi
Peringatan IMF datang di tengah rencana Perdana Menteri Sanae Takaichi yang ingin menangguhkan pajak konsumsi 8 persen atas makanan dan minuman selama dua tahun. Langkah ini diklaim sebagai upaya meringankan beban rumah tangga pasca kenaikan harga-harga, namun IMF menilainya sebagai kebijakan populis yang berisiko tinggi.
“Bantuan untuk rumah tangga dan bisnis rentan sebaiknya bersifat sementara, terarah, dan tidak membebani anggaran negara,” tegas IMF.
Menurut lembaga tersebut, pemotongan pajak konsumsi justru akan mengikis ruang fiskal Jepang, memperbesar utang, dan mengganggu disiplin anggaran di saat negara itu tengah berjuang menstabilkan ekonomi pascapandemi.
“Langkah yang tidak tepat sasaran hanya akan memperburuk kesehatan fiskal Jepang,” lanjut pernyataan IMF.
IMF juga memperingatkan bahwa utang publik Jepang — yang sudah tertinggi di dunia, masih berpotensi meningkat dalam jangka panjang. Meskipun ada perbaikan dari sisi penerimaan pajak dan pembatasan belanja, beban fiskal negara masih berat.
Selain itu, IMF menyoroti risiko domestik lain yaitu lemahnya konsumsi masyarakat akibat stagnasi upah riil. Jika pendapatan warga tidak meningkat, pertumbuhan ekonomi bisa kembali tersendat.
“Risiko terbesar Jepang ada pada konsumsi yang melemah bila pertumbuhan upah riil tetap negatif,” tulis laporan tersebut.
IMF menegaskan bahwa stabilitas ekonomi Jepang hanya bisa dicapai jika Bank Sentral Jepang tetap independen dan fokus pada mandat utamanya: menjaga inflasi tetap terkendali tanpa tekanan politik.
“Kemandirian dan kredibilitas BoJ adalah pilar penting bagi kestabilan ekonomi Jepang,” tulis IMF.
Dengan inflasi yang mulai mendekati target 2 persen, IMF menilai ini saat yang tepat bagi Jepang untuk mengakhiri era suku bunga nol dan beralih menuju kebijakan normalisasi bertahap tanpa mengguncang pasar keuangan.
Pesan IMF jelas, Jepang tak bisa terus mengandalkan kebijakan populis atau subsidi jangka pendek sebagai solusi. Negara itu harus berani menghadapi kenyataan fiskal yang berat dengan strategi jangka panjang yang disiplin dan terukur.
“Setiap langkah populis hanya akan memperburuk masalah struktural,” tulis IMF. “Kebijakan yang konsisten, kredibel, dan independen adalah satu-satunya jalan menjaga kepercayaan dunia terhadap ekonomi Jepang.” (ren)
