Dua Komisioner KIP Banten Gugat Pansel KI Pusat ke PTUN
Dua anggota Komisi Informasi Provinsi Banten menggugat Komisi Informasi Pusat lewat PTUN.
HALLONEWS.ID – Proses rekrutmen anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026-2030, dinilai janggal dan tidak jelas aturan perundang-undangan manakah yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Pusat, oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang diketahui oleh Fifi Aleyda Yahya.
Atas dasar pertimbangan hal tersebut, maka Moch Ojat Sudrajat S dan Zulpikar yang menjadi peserta proses seleksi anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026-2030, mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta pada tanggal 27 Maret 2026 dan telah diregister dengan Nomor Perkara : 111/G/2026/PTUN.JKT tertanggal 30 Maret 2026.
“Kami resmi menggugat pansel rekrutmen anggota KI pusat ke PTUN,” ujar Moch Ojat Sudrajat kepada Hallonews.id, Senin (30/3/2026).
Ia mengatakan, sebelum mendafarkan gugatan berdasarkan ketentuan PerMA 6 Tahun 2018, dirnya dan Zulpikar telah melakukan Upaya Administratif dengan mengirimkan Surat keberatan Administrasi tertanggal 3 Maret 2026 yang ditujukan kepada Ketua Pansel Rekrutmen Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026 – 2030 akan tetapi pasca diterimanya a quo pada tanggal 4 Maret 2026, Surat Keberatan Administrasi tersebut sampai dengan 10 hari kerja tidak ditanggapi.
“Sehingga kami mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta, tahapan ini diatur dalam UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” ujarnya.
Dikatakan, sebenarnya sedari awal, yakni saat pengumuman dibukannya seleksi Rekrutmen Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026 – 2030, yang dilakukan oleh Pansel pada akhir bulan Desember 2025 yang lalu, pihaknya mempertanyakan akan perbedaan tahapan seleksi yang terjadi, antara yang diumumkan oleh Pansel tersebut dengan yang pernah dialami keduanya saat mengikuti Seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten di tahun 2023 yang lalu.
Diketahui Ojat dan Zulpikar saat ini adalah Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten masing-masing menjabat Wakil Ketua dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten.
Ketika ditanyakan detail perbedaan tahapan yang dimaksudkan, Ojat menyatakan jika hal ini merupakan ranah materiil gugatannya, akan tetapi dijelaskan pada pokoknya pelaksanaan proses seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi di Indonesia baik di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi maupun tingkat Pusat diatur dengan PERKI (Peraturan Komisi Informasi) nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi.
Ojat dan Zulpikar sendiri ketika mengikuti seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten, Panselnya mengikuti Tata cara yang mengikuti tahapan dan jadwal dari Peraturan KI No 4 Tahun 2016, demikian juga di provinsi lainnya, ketika melaksanakan seleksi anggota Komisi Informasi Provinsi Riau dan sebelumnya Provinsi DKI Jakarta.
Ojat dan Zulpikar juga menyampaikan untuk jadwal sidang pertama masih menunggu pemberitahun dari PTUN Jakarta. (yas)
