Imigrasi Belawan Bentuk Benteng Baru, Warga Kini Jadi Garda Depan Lawan TPPO
Imigrasi Belawan memperkuat Desa Binaan dengan melibatkan warga sebagai garda depan pencegahan perdagangan orang dan kerja nonprosedural.
HALLONEWS.ID – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan bersama Direktorat Intelijen Keimigrasian terus memperkuat perlindungan masyarakat melalui program Desa Binaan Imigrasi sebagai langkah preventif mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan manusia.
Penguatan program tersebut dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kamis (16/4/2026), dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan aparat setempat.
Ketua Tim Desa Binaan Direktorat Intelijen Keimigrasian, Suwandi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan program berjalan optimal sekaligus memperkuat peran Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa).
“Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi antara Imigrasi dan pemerintah kelurahan dalam memperkuat pencegahan TPPO dan TPPM,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Jumat (17/4/2026).
Menurutnya, program ini juga berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat terkait aturan keimigrasian serta risiko bekerja ke luar negeri secara nonprosedural.
“Ancaman TPPO dan TPPM bisa terjadi sejak proses keberangkatan hingga saat berada di luar negeri,” jelasnya.
Ia menambahkan, salah satu modus yang sering ditemukan adalah tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga masyarakat diimbau tidak mudah tergiur.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, menegaskan komitmen pihaknya dalam menjadikan Desa Binaan sebagai benteng awal perlindungan masyarakat.
“Sinergi antara Imigrasi, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah TPPO dan TPPM,” tegasnya.
Kegiatan ini juga melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat yang turut mendukung program sebagai upaya konkret melindungi warga dari praktik perdagangan orang.
Melalui penguatan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya prosedur resmi keimigrasian serta mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah kejahatan lintas negara yang merugikan. (fer)
