Zulhas Gaspol! Sampah Darurat Diubah Jadi Listrik dan Minyak

HALLONEWS.ID – Pemerintah mempercepat penanganan darurat sampah nasional melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Danantara, dan sejumlah pemerintah daerah.

Penandatanganan kerja sama tersebut menjadi bagian dari langkah percepatan program pengelolaan sampah nasional yang ditargetkan selesai dalam beberapa tahun ke depan sesuai arahan Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan persoalan sampah kini menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak langsung terhadap pencemaran tanah, air, dan udara yang mengancam keselamatan masyarakat.

“Tidak mungkin kita menjadi negara maju kalau persoalan sampah tidak diselesaikan,” ujar Zulhas dalam sambutannya.

Menurutnya, pemerintah saat ini memprioritaskan penanganan lokasi pembuangan sampah yang sudah masuk kategori darurat, khususnya tempat pembuangan terbuka (open dumping) dengan volume sampah lebih dari 1.000 ton per hari.

Zulhas menyebut terdapat 25 lokasi dengan total 62 kawasan darurat sampah yang menjadi target utama penanganan dalam tiga tahun ke depan.

“Yang darurat itu sekitar 22,5 persen. Ini yang harus segera kita selesaikan,” katanya.

Pemerintah menargetkan proses administrasi proyek rampung dalam enam bulan, sementara pembangunan fasilitas pengolahan sampah ditargetkan selesai dalam dua tahun.

Dengan skema tersebut, sebagian proyek ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dan seluruh lokasi darurat sampah diharapkan tuntas paling lambat Mei 2028.

Menurut Zulhas, sampah ke depan tidak lagi dipandang sebagai masalah semata, melainkan sumber energi dan produk bernilai ekonomi.

“Musuh kita jadikan teman. Sampah bisa menjadi listrik, minyak, hingga pupuk,” ujarnya.

Selain proyek PSEL skala besar, pemerintah juga mendorong penggunaan berbagai teknologi pengolahan sampah dalam negeri seperti refuse derived fuel (RDF), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), hingga pirolisis yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Zulhas mengatakan pemerintah menggandeng berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi seperti BRIN dan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk memperkuat pengembangan teknologi pengolahan sampah nasional.

Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan perubahan sistem pengelolaan sampah dari hulu, terutama melalui gerakan pemilahan sampah rumah tangga.

Ia menegaskan mulai 2029 seluruh kantor pemerintahan, pasar, sekolah, restoran, toko, hingga pusat perbelanjaan diwajibkan mampu menyelesaikan pengelolaan sampah secara mandiri tanpa membebani tempat pembuangan akhir.

“Sampah kantor harus selesai di kantor, pasar selesai di pasar, restoran selesai di restoran. Kuncinya adalah memilah sampah,” tegasnya.

Zulhas menambahkan keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada peran kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota dalam membangun kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah.

Pemerintah berharap kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta melalui proyek PSEL dapat mempercepat penyelesaian persoalan sampah nasional sekaligus menghasilkan energi terbarukan yang bermanfaat bagi masyarakat. (agn)