Fadli Zon Sentil Mental Cari Untung di MBG, Program Layanan Jangan Jadi Ladang Korupsi
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan Program Makan Bergizi Gratis adalah layanan publik, bukan ajang mencari keuntungan. Ia meminta evaluasi tata kelola setelah terbongkarnya kasus korupsi di BGN.
HALLONEWS.ID – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengingatkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bergeser dari tujuan utamanya sebagai layanan publik. Menurutnya, semangat melayani masyarakat justru berpotensi hilang ketika program tersebut dipandang sebagai peluang mencari keuntungan.
Fadli mengungkapkan, gagasan MBG bukanlah program baru. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memikirkan konsep penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat sejak 2004 melalui gagasan “Revolusi Putih” yang terinspirasi dari keberhasilan India meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Program ini sangat bagus. Saya ingat Pak Prabowo sejak menjadi Ketua Umum HKTI sudah berbicara tentang pentingnya Revolusi Putih dan makan bergizi gratis,” kata Fadli di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Ia menjelaskan, pada tahap awal pelaksanaan, program MBG justru sulit mendapatkan dukungan dari berbagai pihak karena orientasinya murni pelayanan kepada masyarakat.
Namun, situasi berubah ketika pola pembiayaan dan mekanisme pelaksanaan mulai berjalan. Menurut Fadli, banyak pihak kemudian tertarik terlibat, tetapi sebagian di antaranya dinilai lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi.
“Di awal susah sekali menggerakkan program ini. Tapi begitu skemanya berjalan, orang berlomba-lomba ikut. Di situlah pola pikir sebagian orang berubah, bukan lagi untuk melayani, tetapi mencari keuntungan,” ujarnya.
Fadli menegaskan, keuntungan dalam sebuah program tetap diperbolehkan selama berada dalam batas yang wajar. Namun, orientasi utama MBG harus tetap berpihak pada pelayanan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Ia juga menyinggung kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pihak di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, persoalan utama bukan pada program MBG, melainkan pada penyimpangan yang dilakukan oleh individu tertentu.
“Yang salah itu korupsinya, bukan programnya. Program ini baik, tetapi ketika ada kesempatan, ada orang yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Fadli menilai berbagai persoalan yang muncul harus menjadi bahan evaluasi bagi kepemimpinan baru BGN untuk memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan.
Ia mengutip pepatah, *opportunity makes a thief*, yang menggambarkan bahwa kesempatan dapat mendorong seseorang melakukan penyimpangan jika sistem pengawasan tidak berjalan dengan baik.
Selain itu, Fadli membantah anggapan bahwa MBG merupakan program yang bertujuan untuk kepentingan politik atau elektoral. Menurutnya, program tersebut bersifat terbuka dan melibatkan berbagai kalangan, baik dari unsur partai politik maupun nonpartai.
“Kalau ada yang mengatakan ini program elektoral, saya kira tidak tepat. Yang terlibat bisa dari berbagai latar belakang. Intinya, ini adalah program pelayanan untuk masyarakat,” ujarnya.
Fadli berharap evaluasi yang tengah dilakukan pemerintah dapat memperkuat pelaksanaan MBG sehingga tujuan awal program untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat tetap terjaga dan tidak terganggu oleh praktik-praktik penyimpangan. (agn)
