Wahidin Halim Minta Pengusutan MBG Menyasar Kanwil dan Dapur Pelaksana
Anggota Komisi IX DPR Wahidin Halim meminta pengusutan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara menyeluruh hingga tingkat Kanwil, SPPG, dan penentuan lokasi dapur untuk mengungkap seluruh potensi penyimpangan.
HALLONEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR Wahidin Halim mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menangani dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, penetapan sejumlah mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Wahidin melalui video yang diunggah di akun media sosial pribadinya, Kamis (11/6/2026).
Ia menilai proses hukum terhadap mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Ludwijk Pusung, merupakan langkah awal yang patut didukung seluruh pihak.
Meski demikian, mantan Gubernur Banten itu menegaskan bahwa pengusutan kasus MBG tidak boleh berhenti pada jajaran pimpinan pusat semata.
Menurut Wahidin, aparat penegak hukum perlu menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan hingga ke tingkat daerah, termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pelaksana program di lapangan.
“Seluruh rantai pelaksanaan program diperiksa secara menyeluruh guna memastikan tidak ada pihak yang luput dari proses hukum,” ungkapnya.
Wahidin juga menyoroti proses penentuan lokasi dapur MBG yang dinilai perlu diaudit secara mendalam.
Menurutnya, berbagai keputusan strategis dalam pelaksanaan program, termasuk penempatan dapur dan operasional SPPG, berpotensi menjadi celah penyimpangan apabila tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Kasus ini harus diusut sampai ke level Kanwil, kepala dapur SPPG, termasuk penentuan titik-titik lokasi harus dibongkar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wahidin meminta aparat penegak hukum tidak hanya mengusut dugaan penyimpangan anggaran, tetapi juga membongkar kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, pengusutan secara menyeluruh diperlukan untuk mengungkap besaran kerugian negara sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam perbaikan tata kelola program strategis nasional.
“Jangan hanya membongkar dapurnya, tetapi juga berbagai perselingkuhan yang ada di dalamnya. Saya yakin kalau itu dibuka, akan terlihat kerugian negara dan rakyat,” tegasnya.
Wahidin berharap kasus dugaan korupsi MBG dapat menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap program-program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama agar tujuan Program Makan Bergizi Gratis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat tidak tercoreng oleh praktik penyalahgunaan wewenang. (agn)
