Lubang Proyek hingga Kabel Utilitas Semrawut, Legislator Sebut Ancam Keselamatan Warga Jakarta
DPRD DKI Jakarta menilai kematian balita di lubang proyek Manggarai menjadi alarm serius bagi keselamatan publik. Pemprov DKI didesak mempercepat penataan utilitas, mengevaluasi seluruh proyek pembangunan, dan memperkuat pengawasan agar tragedi serupa tidak terulang.
HALLONEWS.ID – Kematian tragis balita berinisial I (4) yang diduga terjebak di lubang proyek pembangunan lapangan multifungsi di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, dinilai bukan sekadar insiden tunggal.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi menilai tragedi itu merupakan rangkaian persoalan yang harus segera dibenahi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Berbagai kasus yang menimbulkan korban jiwa menunjukkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan publik,” ujarnya pada, Selasa (30/6/2026).
Legislator Fraksi PKB itu mengingatkan masih banyak proyek pembangunan maupun jaringan utilitas yang dinilai belum tertata dengan baik.
“Kondisi tersebut berpotensi membahayakan masyarakat apabila pengawasan tidak diperketat,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung peristiwa meninggalnya seorang siswi SMA di Jakarta yang sebelumnya dikaitkan dengan persoalan kabel utilitas yang semrawut.
Menurutnya, kejadian-kejadian tersebut menjadi peringatan agar pemerintah tidak menunda penataan infrastruktur yang berisiko membahayakan warga.
“Peristiwa seperti ini tidak boleh terus berulang. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap pembangunan,” tegas Fuadi.
Karena itu, ia meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno segera mengambil langkah konkret dengan mempercepat penertiban jaringan utilitas serta memperketat pengawasan terhadap seluruh proyek pembangunan yang sedang berlangsung.
Fuadi menilai pengawasan tidak cukup dilakukan saat proyek selesai, melainkan harus dimulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga proyek dinyatakan aman digunakan.
“Setiap lokasi pekerjaan juga harus dilengkapi sistem pengamanan yang memadai agar tidak membahayakan warga di sekitarnya,” tutur Fuadi.
Selain itu, ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meningkatkan monitoring secara berkala terhadap proyek-proyek yang menggunakan ruang publik.
Menurutnya, setiap potensi bahaya harus segera ditindaklanjuti sebelum menimbulkan korban.
Fuadi berharap pemerintah lebih mengedepankan langkah pencegahan dibandingkan penanganan setelah musibah terjadi.
Ia menegaskan kelalaian dan kecerobohan dalam proyek
pembangunan tidak boleh lagi menjadi penyebab hilangnya nyawa masyarakat.
“Tragedi tewasnya balita di Manggarai harus menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat budaya keselamatan kerja, meningkatkan pengawasan, dan memastikan setiap proyek pembangunan benar-benar memberikan manfaat tanpa mengorbankan keselamatan warga,” tandasnya. (fer)
