Imigrasi Siapkan Pagar Digital, Drone Awasi Ribuan Kilometer Perbatasan RI

HALLONEWS.ID – Jalur tidak resmi atau jalur tikus di sepanjang perbatasan Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam pengawasan keimigrasian.

Kondisi tersebut mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menghadirkan sistem pengawasan modern bernama Pagar Digital.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menilai pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan mendesak mengingat luas wilayah perbatasan Indonesia tidak sebanding dengan infrastruktur maupun jumlah personel yang tersedia.

Sepanjang empat bulan pertama 2026, hampir 680 ribu orang tercatat melintas secara resmi melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat.

Namun, pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi atau jalur tikus masih menjadi tantangan besar karena berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kejahatan lintas negara.

“Perdagangan orang, penyelundupan manusia, hingga penyelundupan komoditas menjadi ancaman yang terus membayangi kawasan perbatasan,” ujar Hendarsam, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, tantangan tersebut diperparah oleh keterbatasan akses digital serta tingginya risiko yang dihadapi petugas di wilayah terpencil maupun kawasan rawan konflik.
Untuk menjawab persoalan itu, Ditjen Imigrasi akan memanfaatkan drone hasil pengembangan ITB bersama PT Dirgantara Indonesia.

“Teknologi tersebut memungkinkan patroli udara berlangsung tanpa henti selama 24 jam dengan memanfaatkan energi surya,” kata Hendarsam.

Ia menjelaskan, drone High Altitude Long Endurance (HALE) akan melakukan pemantauan udara dalam cakupan wilayah yang luas.

Ketika sistem mendeteksi aktivitas mencurigakan, Drone Mantis akan diterjunkan untuk melakukan identifikasi visual secara lebih dekat sebelum petugas bergerak ke lokasi.

Menurut Hendarsam, teknologi tersebut mampu memangkas waktu respons secara signifikan karena informasi lokasi dapat diterima petugas hanya dalam hitungan detik. Kehadiran drone juga dinilai lebih efisien dibandingkan penggunaan pesawat berawak yang membutuhkan biaya operasional jauh lebih besar.

Program Pagar Digital akan diterapkan lebih dahulu di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Selain itu, Kepulauan Riau, Batam, serta sejumlah jalur laut strategis juga menjadi prioritas pengawasan.
Kolaborasi antara Imigrasi, ITB, dan PT Dirgantara Indonesia diharapkan menjadi tonggak kemandirian teknologi nasional.

Pemerintah ingin memastikan sistem pengamanan perbatasan Indonesia dibangun dengan kemampuan dalam negeri sehingga tidak bergantung pada teknologi asing sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan lintas negara, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO). (fer)