Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Percepat Mitigasi El Nino, Antisipasi Karhutla hingga Krisis Air

HALLONEWS.ID – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada musim kemarau, Juli hingga Oktober 2026. Langkah ini dilakukan untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, hingga terganggunya sektor pertanian dan energi.

Instruksi tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi El Nino di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Mengacu pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diprediksi berlangsung sejak Mei 2026 hingga Mei 2027. Namun, dampak terberat diperkirakan terjadi selama periode musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026.

“Mulai Juli, Agustus, September, Oktober menjadi periode yang perlu diwaspadai karena setelah itu intensitasnya mulai menurun,” ujar Tito.

Menurutnya, terdapat dua ancaman utama yang harus segera diantisipasi pemerintah daerah. Pertama, meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca yang lebih panas dan kering. Kedua, berkurangnya ketersediaan air yang dapat memengaruhi aktivitas pertanian, perkebunan, hingga operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai program mitigasi. Kementerian Pertanian memperkuat jaringan irigasi serta pompanisasi untuk menjaga pasokan air, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan operasi modifikasi cuaca di wilayah yang membutuhkan.

Mendagri juga meminta seluruh kepala daerah segera menggelar rapat koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas pertanian, dinas pengairan, serta perangkat daerah lainnya guna menyusun strategi mitigasi berdasarkan data dari BMKG, BNPB, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Selain itu, para gubernur diminta mengoordinasikan langkah-langkah tersebut dengan seluruh bupati dan wali kota agar penanganan dapat dilakukan secara terpadu sesuai tingkat kerawanan di masing-masing daerah.

Tito turut menekankan pentingnya memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, penyuluh pertanian, petugas pemadam kebakaran, hingga pemerintah desa.

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, pemerintah berharap potensi karhutla, kekeringan, krisis air bersih, serta gangguan terhadap produksi pertanian dapat ditekan sehingga dampak El Nino terhadap masyarakat dan perekonomian nasional bisa diminimalkan. (agn)