Selain Karhutla dan Kekeringan, BNPB Ingatkan El Nino Bisa Ganggu Pasokan Pangan Nasional

HALLONEWS.ID – Pemerintah mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan berkembang pada pertengahan 2026 dan mencapai puncaknya pada akhir tahun hingga awal 2027.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan dampaknya bisa meluas, mulai dari kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga ancaman terhadap ketahanan pangan nasional.

Peringatan tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Kemendagri, Senin (29/6/2026).

Menurut Suharyanto, El Nino berpotensi memicu penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia sehingga meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi kering.

“Fenomena ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan, tetapi juga dapat mengganggu ketersediaan air bersih, produksi pertanian, hingga memengaruhi ketahanan pangan nasional,” kata Suhayanto.

Mengantisipasi ancaman tersebut, BNPB telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi.

Salah satunya dengan mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), membangun sumur bor di daerah rawan kekeringan, mengembangkan jaringan pipanisasi air bersih, hingga memperkuat kesiapan distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak.

Hingga saat ini, BNPB telah membangun 109 titik sumur bor yang tersebar di tujuh provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, jaringan pipanisasi air bersih juga telah dibangun di Kabupaten Magelang sepanjang 33,7 kilometer, Kabupaten Gayo Lues sepanjang 12 kilometer, serta sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur sebagai solusi jangka panjang untuk menghadapi krisis air.

Suharyanto menegaskan kesiapsiagaan menjadi faktor utama agar dampak El Nino tidak berkembang menjadi bencana besar.

“Kesiapsiagaan merupakan kunci utama dalam menghadapi potensi dampak El Nino. Kita tidak boleh menunggu sampai bencana terjadi. Seluruh pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat langkah mitigasi sejak sekarang agar dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan,” tegasnya.

Di sisi lain, BNPB juga memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui operasi udara, Operasi Modifikasi Cuaca, pendampingan kepada pemerintah daerah, serta koordinasi intensif di enam provinsi prioritas yang rawan karhutla.

Langkah tersebut dilakukan agar bencana kabut asap besar seperti yang pernah melanda Indonesia pada 2015 tidak kembali terulang.

Rapat koordinasi yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri itu juga menjadi forum menyelaraskan strategi pengendalian inflasi daerah dengan upaya mitigasi El Nino.

Pemerintah menilai gangguan terhadap produksi pangan dan distribusi komoditas akibat musim kering berpotensi memicu kenaikan harga serta mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

BNPB pun mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca dan iklim, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan selama musim kemarau. (dul)