DPR Ungkap Alasan Strategis Prabowo Tambah PLBN di Kalimantan dan Papua
DPR menilai penambahan PLBN memperkuat kedaulatan, mendorong ekonomi perbatasan, mencegah penyelundupan, sekaligus pemerataan pembangunan nasional Indonesia.
HALLONEWS.ID – Rencana Presiden Prabowo Subianto membangun tambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan dan Papua dinilai bukan sekadar memperkuat pengamanan wilayah, melainkan menjadi strategi besar untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan menggerakkan ekonomi kawasan perbatasan.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, menegaskan pembangunan PLBN memiliki nilai strategis karena mampu menghadirkan negara secara nyata di wilayah terdepan Indonesia. Menurutnya, kawasan perbatasan harus dipandang sebagai beranda depan bangsa yang mencerminkan kemajuan dan kedaulatan negara.
“Perbatasan merupakan wajah Indonesia di mata negara tetangga. Karena itu, PLBN harus menjadi simbol negara yang modern, tertata, berdaulat, sekaligus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Bahtra, Selasa (30/6/2026).
Selain menjadi simbol kedaulatan, Bahtra menilai keberadaan PLBN dapat membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Infrastruktur yang semakin baik diyakini mampu mendorong berkembangnya perdagangan lintas negara, sektor logistik, pariwisata, hingga aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.
Ia juga menekankan pembangunan PLBN menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan berhak memperoleh akses pelayanan publik, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi yang setara dengan daerah lain di Indonesia.
Bahtra juga mengingatkan masih banyak titik perbatasan yang belum memiliki fasilitas PLBN. Kondisi tersebut membuat aktivitas keluar-masuk orang maupun barang masih berlangsung melalui jalur tidak resmi yang berpotensi dimanfaatkan untuk penyelundupan narkotika, perdagangan ilegal, hingga berbagai kejahatan lintas negara.
Karena itu, penambahan PLBN dinilai menjadi langkah penting agar seluruh aktivitas lintas batas dapat dilakukan melalui pintu resmi yang berada di bawah pengawasan negara.
Menurut Bahtra, investasi pembangunan PLBN merupakan strategi jangka panjang yang tidak hanya menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat perbatasan serta memperluas peluang ekonomi di kawasan terdepan Indonesia.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki panjang perbatasan darat sekitar 3.100 kilometer yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Luasnya wilayah tersebut menjadi alasan kuat perlunya penambahan PLBN guna memperkuat pengawasan sekaligus mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan. (agn)
