Zulhas Pastikan Pupuk Subsidi Aman, Distribusi Dipercepat Jelang Musim Tanam

HALLONEWS.ID – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau sering disapa Zulhas memastikan pasokan pupuk bersubsidi tetap tersedia dan dapat diakses petani menjelang musim tanam.

Pernyataan itu disampaikan saat berdialog langsung dengan ratusan petani dan nelayan dalam kegiatan Rembuk Tani di Mamuju, Sulawesi Barat.

Menurut Zulhas, kelancaran distribusi pupuk menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Karena itu, pemerintah terus memperbaiki tata kelola penyaluran agar pupuk tiba di tangan petani tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Ketersediaan pupuk sebelum musim tanam harus dipastikan agar proses budidaya tidak terganggu dan hasil produksi tetap optimal,” tegas Zulhas dalam keterangan tertulis yang dikutip, Jumat (3/7/2026) malam.

Forum Rembuk Tani yang dihadiri sekitar 300 petani dan 100 nelayan tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk menyerap aspirasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi di lapangan. Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta BUMN agar distribusi pupuk semakin efektif.

Upaya tersebut diperkuat melalui implementasi Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 yang mengatur reformasi tata kelola pupuk bersubsidi. Regulasi ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi industri pupuk, mempercepat distribusi, memperkuat transparansi, serta menjamin keberlanjutan pasokan bagi petani.

Secara nasional, hingga 26 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 4,77 juta ton atau sekitar 48,5 persen dari total alokasi tahun ini yang mencapai 9,84 juta ton. Alokasi tersebut mencakup kebutuhan sektor pertanian sebesar 9,55 juta ton dan sektor perikanan sebanyak 295.686 ton.

Di Sulawesi Barat sendiri, penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 37.773 ton atau sekitar 49 persen dari total kuota 77.367 ton. Penyaluran itu terdiri atas pupuk NPK, Urea, NPK Kakao, SP-36, hingga pupuk organik sesuai kebutuhan komoditas di daerah.

Selain memastikan stok tersedia, pemerintah juga mempertahankan kebijakan harga pupuk bersubsidi yang lebih terjangkau.

Penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar 20 persen yang diberlakukan sejak Oktober 2025 tetap dipertahankan, dengan harga Urea Rp1.800 per kilogram, NPK Phonska Rp1.840 per kilogram, NPK Kakao Rp2.640 per kilogram, ZA Tebu Rp1.360 per kilogram, serta pupuk organik Rp640 per kilogram.

Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan para petani, pemerintah optimistis distribusi pupuk bersubsidi akan semakin lancar sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global. (agn)