Indonesia Nomor 1 di ASEAN dalam Persepsi Korupsi Kepolisian, Ini Hasil Surveinya
Survei IndexMundi menempatkan Indonesia di peringkat 18 dunia dalam Indeks Persepsi Korupsi Kepolisian dengan skor 7,56, tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
HALLONEWS.ID – Indonesia menempati peringkat ke-18 dunia dalam Indeks Persepsi Korupsi Kepolisian berdasarkan survei yang dirilis IndexMundi. Dalam survei tersebut, Indonesia memperoleh skor 7,56 pada skala persepsi korupsi.
Hal itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Perlu dicatat, indeks ini mengukur persepsi masyarakat mengenai tingkat korupsi di institusi kepolisian, bukan jumlah kasus korupsi yang telah terbukti secara hukum.
Mengutip data dari laman IndexMundi menunjukkan Indonesia berada di atas sejumlah negara Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand, Filipina, Malaysia, Kamboja, Vietnam, hingga Singapura
Berikut daftar negara Asia Tenggara yang masuk dalam survei tersebut:
1. Indonesia
Indonesia berada di peringkat 18 dunia dengan skor 7,56, tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
2. Thailand
Thailand menempati peringkat 24 dunia dengan skor 7,40.
3. Filipina
Filipina berada di peringkat 34 dunia dengan skor 7,12.
4. Malaysia
Malaysia berada di peringkat 35 dunia dengan skor 7,11.
5. Kamboja
Kamboja menempati peringkat 39 dunia dengan skor 6,97.
6. Vietnam
Vietnam berada di peringkat 43 dunia dengan skor 6,85.
7. Singapura
Singapura menjadi negara Asia Tenggara dengan skor terendah dalam daftar tersebut, yakni 2,10, sehingga berada di peringkat 97 dunia.
Sementara itu, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, dan Timor Leste tidak tercantum dalam pemeringkatan yang dipublikasikan IndexMundi.
Negara dengan skor tertinggi di dunia
Dalam daftar global, lima negara dengan skor persepsi korupsi kepolisian tertinggi adalah:
1. Honduras (8,32)
2. Paraguay (8,08)
3. Venezuela (8,05)
4. Uganda (8,05)
5. Guatemala (8,00)
Mengapa korupsi kepolisian menjadi perhatian?
Dalam penjelasannya, IndexMundi menyebut korupsi di institusi kepolisian dipandang sebagai persoalan serius karena dapat menggerus kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Selain itu, praktik korupsi dinilai berpotensi memicu perlakuan yang tidak adil, melemahkan supremasi hukum, menghambat proses penyelidikan tindak pidana, meningkatkan angka kejahatan, hingga menurunkan profesionalisme institusi kepolisian.
Di sisi lain, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita.
Menurut Kapolri, upaya tersebut dilakukan melalui penguatan langkah pencegahan, penindakan, serta optimalisasi penggunaan anggaran negara agar lebih efektif dan akuntabel.
“Pemberantasan korupsi harus mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendorong efisiensi penggunaan anggaran,” kata Listyo Sigit sebagaimana dikutip Hallonews dari laman resmi Polri, Minggu (5/7/2026). (dul)
