Bahlil Hidupkan Lagi Program Kompor Listrik, Siapkan Rp815 Miliar untuk Kurangi Impor LPG

HALLONEWS.ID – Pemerintah kembali mendorong program konversi energi rumah tangga dengan menghidupkan program kompor listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk pelaksanaan program tersebut pada 2027 sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).

Menurut Bahlil, transformasi energi nasional tidak hanya berfokus pada pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, tetapi juga diversifikasi sumber energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

“Jadi energi yang kita dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi juga kompor listrik, CNG, dan berbagai program lainnya. Untuk program ini kami usulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar,” ujar Bahlil.

Tak hanya kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik, khususnya program motor listrik. Nilai anggaran yang diusulkan mencapai Rp635,24 miliar.

Kedua program tersebut menjadi bagian dari pagu indikatif program strategis infrastruktur yang dikelola Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) dengan total nilai Rp1,509 triliun.

Bahlil berharap program kompor listrik nantinya dapat berjalan lebih efektif dengan dukungan DPR RI dalam menentukan wilayah prioritas penerima manfaat.

Ia meminta anggota dewan membantu mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap program konversi energi tersebut agar implementasinya tepat sasaran.

“Kami berharap Bapak dan Ibu anggota DPR dapat membantu memetakan daerah-daerah yang membutuhkan program kompor listrik sehingga pelaksanaannya bisa lebih sinkron dan efektif,” katanya.

Secara keseluruhan, Kementerian ESDM mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp27,33 triliun untuk tahun 2027. Angka itu meningkat sekitar 26,11 persen dibandingkan pagu anggaran tahun 2026 yang mencapai Rp21,67 triliun.

Dari total usulan tersebut, sekitar 82 persen atau Rp22,48 triliun dialokasikan untuk program strategis infrastruktur. Sementara itu, belanja operasional mendapat porsi Rp3,56 triliun atau 13 persen, sedangkan belanja publik nonfisik sebesar Rp1,3 triliun atau sekitar 5 persen.

Melalui tambahan anggaran tersebut, pemerintah berharap percepatan transisi energi dapat berjalan lebih optimal, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG dan memperluas pemanfaatan energi yang lebih efisien di masyarakat. (agn)