BEM Bersatu Desak Gerakan Mahasiswa Bersih dari Politik, Singgung Dugaan Jejaring Tiyo Ardianto
BEM Bersatu menyerukan sterilisasi gerakan mahasiswa dari kepentingan politik praktis. Mereka menyoroti dugaan kedekatan Tiyo Ardianto dengan sejumlah tokoh politik dan purnawirawan TNI.
HALLONEWS.ID – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Bersatu menyerukan agar gerakan mahasiswa tetap independen dan tidak dijadikan alat kepentingan politik praktis. Sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2026).
Dalam kesempatan itu, BEM Bersatu juga menyoroti dugaan kedekatan salah satu pimpinan aksi mahasiswa, Tiyo Ardianto, dengan sejumlah tokoh politik dan jaringan tertentu.
Perwakilan BEM Bersatu sekaligus Ketua BEM Hukum UIC, Rahmat Djimbula, mengatakan independensi gerakan mahasiswa harus dijaga dari berbagai bentuk intervensi, baik berupa pendanaan, fasilitas, maupun kepentingan politik.
Rahmat mengungkapkan adanya dugaan keterkaitan Tiyo Ardianto dengan salah seorang purnawirawan TNI. Menurutnya, mobil Toyota Fortuner yang digunakan Tiyo diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, yang disebut sebagai adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso dan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa.
“Dugaan ini juga diperkuat dengan kehadiran politikus PDI Perjuangan Andi Widjajanto di tengah massa aksi,” ujar Rahmat.
Tak hanya itu, BEM Bersatu turut menyoroti kehadiran Tiyo dalam sebuah Dialog Nasional Kebangsaan di Bandung yang dihadiri sejumlah tokoh nasional, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr Tifa.
“Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam Dialog Nasional Kebangsaan di Bandung bersama sejumlah tokoh tersebut. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, sehingga menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” katanya.
Selain menyampaikan pandangan terkait dugaan tersebut, BEM Bersatu juga mengeluarkan tiga poin sikap resmi.
Pertama, mereka mendesak agar gerakan mahasiswa steril dari segala bentuk intervensi politik praktis, termasuk pendanaan dan fasilitas dari pihak tertentu.
Kedua, mereka menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan catatan pemerintah perlu memperbaiki tata kelola agar program berjalan tepat sasaran dan akuntabel.
Ketiga, aliansi tersebut mendukung penegakan hukum terhadap kasus korupsi tanpa pandang bulu serta mengajak mahasiswa di seluruh Indonesia mengawal proses hukum secara kritis dan objektif.
Rahmat menegaskan bahwa gerakan mahasiswa seharusnya tetap menjadi suara moral yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan menjadi instrumen kepentingan politik jangka pendek.
Konferensi pers tersebut dihadiri sejumlah perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya BEM Fakultas Hukum UNISIA, BEM Hukum UIC, BEM FISIP UNAS, BEM Psikologi UNJ, BEM FEB UNPAM, BEM Universitas BSI, BEM Institut STIAMI, BEM Unindra, serta organisasi mahasiswa dari sejumlah kampus lainnya. (agn)
