Nusron Wahid di UGM: Pejabat yang Antikritik Tak Layak Layani Publik

HALLONEWS.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa seorang pejabat publik harus siap menerima kritik, bahkan cacian dari masyarakat. Menurutnya, sikap antikritik justru menunjukkan ketidaksiapan seseorang mengemban amanah sebagai pelayan publik.

Pernyataan itu disampaikan Nusron saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang digelar Total Politik di Auditorium Joglo GIK Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026).

Di hadapan ratusan mahasiswa, Nusron mengatakan bahwa kritik merupakan instrumen penting untuk memperbaiki kualitas kebijakan pemerintah.

“Kalau pejabat tidak mau dicaci maki dan tidak mau menerima kritik, sesungguhnya dia tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya lebih baik, maka saya harus mendengarkan keluhan masyarakat,” ujar Nusron.

Menurutnya, keterbukaan terhadap aspirasi publik merupakan salah satu implementasi nyata nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan. Karena itu, setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus terbuka untuk dievaluasi bersama.

Ia mengajak mahasiswa untuk ikut mengawasi sekaligus memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan yang diambil pemerintah.

“Apakah kebijakan yang saya ambil sudah sesuai dengan Pancasila atau belum? Kalau belum, mari kita koreksi bersama bagian mana yang perlu diperbaiki,” katanya.

Nusron menilai, semangat evaluasi dan perbaikan harus menjadi budaya dalam penyelenggaraan negara. Terlebih, forum diskusi dengan mahasiswa menjadi ruang penting untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

Selain membahas nilai-nilai Pancasila, Nusron juga menyinggung momentum Malam Tahun Baru Islam yang bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengajak seluruh peserta menjadikan pergantian tahun Hijriah sebagai waktu untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri.

Menurutnya, prinsip menjadi lebih baik dari hari sebelumnya juga harus diterapkan dalam dunia pemerintahan.

“Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung,” tuturnya.

Prinsip tersebut, kata Nusron, tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi setiap lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, ia berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan setiap kebijakan di sektor agraria dan pertanahan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Karena saya ingin menjadi orang yang beruntung, maka kebijakan-kebijakan yang saya buat juga harus terus menjadi lebih baik,” pungkas Nusron. (agn)