Menkeu Purbaya Tegaskan APBN 2025 Tetap Tangguh, Ekonomi Tumbuh di Tengah Tekanan Global
Menkeu Purbaya menyebut APBN 2025 efektif menjaga ekonomi, mendorong pertumbuhan, menekan kemiskinan, serta mempertahankan stabilitas fiskal nasional berkelanjutan.
HALLONEWS.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 berhasil menjalankan perannya sebagai penyangga utama perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global yang semakin kompleks.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI saat penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025, Kamis (2/7/2026).
Purbaya menjelaskan APBN 2025 memiliki posisi strategis karena menjadi anggaran transisi yang disusun pada era Presiden Joko Widodo dan diimplementasikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, desain APBN tersebut memastikan kesinambungan program pembangunan sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara.
“APBN 2025 memiliki nilai yang sangat strategis. APBN ini disusun untuk menjaga keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi program-program pembangunan tetap berjalan optimal,” ujar Purbaya.
Ia mengakui pelaksanaan APBN berlangsung di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat fragmentasi perdagangan internasional, eskalasi konflik geopolitik, hingga tekanan terhadap investasi dan rantai pasok dunia.
Meski demikian, kondisi ekonomi nasional disebut tetap mampu bertahan.
Sepanjang 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut ditopang konsumsi rumah tangga yang meningkat 4,98 persen, investasi yang tetap ekspansif, serta inflasi yang berhasil dijaga pada level 2,92 persen.
Selain menjaga stabilitas, APBN juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat melalui berbagai kebijakan fiskal.
Pemerintah mencatat pendapatan negara mencapai Rp2.765,13 triliun, sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp3.435,46 triliun dengan defisit tetap terkendali di angka 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp670,34 triliun.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menggulirkan paket stimulus ekonomi secara bertahap sepanjang 2025 dengan total nilai Rp110,7 triliun.
Stimulus tersebut menyasar penguatan konsumsi domestik, dukungan bagi UMKM, sektor padat karya, perumahan, program magang, insentif transportasi saat libur nasional, hingga pemberdayaan generasi muda.
Pemerintah juga mengklaim kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tingkat pengangguran turun menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025 dari sebelumnya 4,91 persen. Sementara tingkat kemiskinan menurun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025.
Di sisi tata kelola, Purbaya mengapresiasi sinergi DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang turut mengawal pelaksanaan APBN.
Kolaborasi tersebut menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi pijakan untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui penyempurnaan kebijakan akuntansi, pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta perbaikan tata kelola subsidi dan kompensasi pemerintah. (agn)
