PMII Banten Soroti Krisis Pendidikan di Pandeglang: 42 Ribu Anak Tak Sekolah

HALLONEWS.ID – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Provinsi Banten menyoroti serius kondisi pendidikan di Kabupaten Pandeglang yang dinilai tengah berada dalam situasi krisis dan membutuhkan penanganan segera dari pemerintah.

Dalam kajian yang disampaikan, PMII menilai bahwa di balik berbagai narasi pembangunan sektor pendidikan, realitas di lapangan justru menunjukkan persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Mulai dari tingginya angka anak tidak bersekolah, ketimpangan akses pendidikan, rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik, hingga persoalan kebijakan terkait tenaga honorer dan PPPK.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan setempat, jumlah anak tidak bersekolah di Pandeglang pada tahun 2026 mencapai 42.415 anak. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 18.234 anak. Dari jumlah itu, sekitar 7.193 anak tercatat putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan.

Ketua PMII Cabang Pandeglang, Khoirul Muslim, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa, melainkan sudah masuk kategori darurat pendidikan.

“Ini bukan sekadar angka statistik. Ini tentang masa depan generasi Pandeglang. Kalau tidak ada intervensi serius, kita sedang menyaksikan hilangnya satu generasi,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Menurutnya, tingginya angka anak tidak bersekolah bukan semata disebabkan oleh rendahnya motivasi belajar, melainkan dipicu oleh persoalan struktural yang kompleks. Faktor kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan di wilayah terpencil, hingga minimnya sarana dan prasarana menjadi penyebab utama yang saling berkaitan.

PMII juga menyoroti implementasi program bantuan pendidikan yang dinilai belum optimal. Program seperti bantuan aspirasi maupun Program Indonesia Pintar (PIP) disebut belum sepenuhnya tepat sasaran dan masih menyisakan persoalan transparansi serta potensi penyalahgunaan di lapangan.

“Program bantuan itu ada, tapi belum menjawab akar masalah. Masih banyak anak yang seharusnya menerima justru terlewat. Ini soal validitas data dan pengawasan yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Selain itu, kondisi tenaga pendidik turut menjadi perhatian serius. PMII menilai masih banyak guru honorer dan non-ASN yang berada dalam ketidakpastian status serta kesejahteraan yang jauh dari layak. Skema rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diharapkan menjadi solusi, justru dinilai memunculkan persoalan baru.

“Kami melihat ada potensi gelombang PHK bagi tenaga honorer jika kebijakan PPPK tidak disiapkan dengan matang. Ini berbahaya bagi stabilitas pendidikan,” ujarnya.

Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur pendidikan juga memperparah kondisi. Minimnya pembangunan ruang kelas baru (RKB), fasilitas belajar yang tidak merata, hingga kondisi bangunan sekolah yang belum layak dinilai menjadi faktor penghambat kualitas pendidikan di daerah.

PMII menegaskan bahwa seluruh persoalan tersebut saling berkaitan dan memperlemah fondasi sistem pendidikan di Pandeglang. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dan terintegrasi dari pemerintah daerah maupun pusat.

Sebagai bentuk rekomendasi, PMII mendesak pemerintah untuk segera melakukan pendataan ulang anak tidak sekolah secara akurat, memperkuat pengawasan program bantuan pendidikan, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, serta mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata hingga ke wilayah terpencil.

“Pendidikan adalah hak dasar warga negara. Negara tidak boleh abai. Jika ini terus dibiarkan, maka dampaknya bukan hanya hari ini, tapi akan terasa dalam jangka panjang,” pungkasnya. (esa)