Trump Resmikan “Board of Peace,” Ambisi Rekonstruksi Gaza Picu Polemik Global

HALLONEWS.ID — Presiden Donald Trump kembali mencuri perhatian dunia setelah meresmikan Dewan Perdamaian Dunia (Board of Peace), sebuah lembaga internasional baru yang diklaimnya akan menjadi “badan paling berpengaruh dalam sejarah modern”.

Pertemuan perdana dewan ini digelar di United States Institute of Peace, Washington DC, pada Kamis (19/2/2026), dihadiri puluhan pemimpin dunia. Fokus utama agenda adalah membahas rencana rekonstruksi Gaza pascaperang, dengan alokasi pendanaan sebesar 5 miliar dolar AS dari negara-negara anggota.

Trump menyebut forum ini sebagai wadah diplomasi global baru yang akan mendorong “perdamaian dunia melalui tindakan konkret”, dan memuji “potensi tak terbatas” dewan tersebut.

“Dewan Perdamaian akan menjadi tonggak sejarah baru bagi umat manusia,” tulisnya di Truth Social.

Namun, inisiatif ini segera menuai kritik keras. Banyak pihak menilai langkah Trump berpotensi menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahkan menghidupkan kembali politik intervensi khas era lama.

Agenda Ambisius: Dari Gaza ke “Perdamaian Dunia”

Agenda utama pertemuan kali ini adalah membahas rencana pemulihan Gaza yang hancur akibat konflik berkepanjangan. Rencana tersebut mencakup gencatan senjata bertahap, pelucutan senjata Hamas, serta pembentukan pemerintahan teknokratis sementara untuk mengelola wilayah Palestina selama masa transisi.

Dalam rancangan yang dipresentasikan oleh Jared Kushner, Gaza digambarkan akan direkonstruksi menjadi kota modern dengan resor pantai dan gedung pencakar langit. Kelompok advokasi Palestina mengecam rencana ini sebagai “proyek kolonial terselubung” dan “mimpi imperialisme modern.”

Trump mengklaim bahwa ribuan personel internasional akan dikerahkan ke Gaza sebagai Pasukan Stabilisasi dan Polisi Lokal, untuk menjaga keamanan selama proses rekonstruksi berlangsung.

“Kita akan membangun Gaza kembali, lebih aman, lebih makmur, dan menjadi simbol perdamaian dunia,” kata Trump dalam pidatonya di Washington.

Sekutu Terbelah: Barat Skeptis, Timur Tengah Merapat

Sebanyak 50 negara diundang, dengan 26 negara resmi menjadi anggota pendiri Dewan Perdamaian. Namun, reaksi global terhadap inisiatif ini sangat beragam.

Dari Eropa, mayoritas negara besar seperti Prancis, Jerman, Spanyol, dan Inggris menolak bergabung, sementara Uni Eropa (UE) hanya mengirim utusan pengamat karena khawatir forum tersebut akan menyaingi PBB. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen secara terbuka menolak hadir.

Meski begitu, negara-negara Eropa Timur seperti Hongaria, Bulgaria, Kosovo, dan Albania telah resmi bergabung.

Sebaliknya, dukungan kuat datang dari Timur Tengah. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, Yordania, dan Mesir menyatakan dukungan, dengan alasan pragmatis: menjaga hubungan erat dengan Washington.

Analis Timur Tengah Tahani Mustafa menilai keputusan negara-negara Arab bergabung tidak lepas dari faktor politik.

“Ini bukan soal membela Palestina, melainkan menjaga posisi aman di hadapan Trump,” katanya kepada Al Jazeera.

Asia Tampil Aktif, Indonesia Jadi Sorotan

Dari kawasan Asia, Prabowo Subianto menjadi salah satu tokoh yang menarik perhatian di Washington. Kehadiran Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dinilai strategis namun juga menimbulkan perdebatan domestik.

Kelompok pro-Palestina di tanah air menilai langkah Prabowo bergabung dalam forum tersebut berpotensi “menormalkan hegemoni AS di Timur Tengah.”

Selain Indonesia, Shehbaz Sharif juga hadir langsung sebagai perwakilan Pakistan, bersama pemimpin Asia Tengah seperti Kassym-Jomart Tokayev, Shavkat Mirziyoyev, dan Ilham Aliyev.

India, Australia, dan Selandia Baru memilih absen, dengan alasan belum cukup jelasnya mandat dan arah kebijakan Dewan Perdamaian.

Kontroversi dan Taruhan Politik Global

Meski dikemas sebagai upaya perdamaian, inisiatif Trump dinilai sebagai strategi geopolitik besar untuk memperkuat dominasi AS di kawasan strategis dunia.

Piagam Dewan Perdamaian mencantumkan mandat “global,” tidak hanya untuk Gaza, tetapi juga potensi intervensi di wilayah konflik lainnya. Hal ini membuat banyak analis khawatir forum tersebut akan menjadi alat politik luar negeri AS yang dibungkus dengan narasi kemanusiaan.

“Trump tidak sedang membangun lembaga perdamaian, tapi kekaisaran diplomatik baru,” tulis The Guardian dalam editorialnya.

Meski banyak yang skeptis, pertemuan di Washington tetap menjadi momen penting dalam politik global 2026. Dengan dukungan kuat dari negara-negara Arab dan Asia Tengah, Trump tampaknya berupaya membentuk tatanan dunia baru, versi Washington. (ren)