IPW Sentil TNI–Polri soal Aksi Brutal KKB Papua
IPW mempertanyakan keseriusan aparat dalam menuntaskan aksi KKB Papua yang disebut hanya berkekuatan sekitar 400 orang. Di tengah pengembangan Kodam dan operasi TNI–Polri, publik diminta mendapat jawaban tegas soal keamanan Papua.
HALLONEWS.ID – Aksi kekerasan yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua kembali menjadi sorotan publik.
23 insiden kekerasan sejak Januari 2026 hingga sekarang memicu kekhawatiran baru soal stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mempertanyakan efektivitas langkah aparat dalam menangani kelompok bersenjata tersebut.
Sugeng, yang akrab disapa STS, menilai aksi KKB selama ini terlihat terstruktur dan terus berulang tanpa penyelesaian menyeluruh.
Menurutnya, kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai strategi penanganan yang dijalankan pemerintah bersama aparat keamanan.
“Sudah puluhan tahun persoalan ini berlangsung. Publik berhak tahu sejauh mana keseriusan dan strategi konkret yang dilakukan untuk benar-benar mengakhiri kekerasan di Papua,” ujar STS, Rabu (18/2/2026).
IPW menilai gangguan keamanan akibat KKB berdampak luas, baik bagi masyarakat asli Papua, pendatang, maupun kalangan dunia usaha. Ia menyoroti bahwa rasa aman menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan dan investasi di wilayah tersebut.
Di sisi lain, STS juga menyinggung langkah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terus mengembangkan struktur komando daerah militer (Kodam) di Papua.
Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai relevansi penguatan struktur tersebut dengan upaya konkret pemberantasan tindak pidana yang dilakukan kelompok bersenjata.
Ia menegaskan bahwa dalam konteks hukum, aksi KKB merupakan tindak pidana yang semestinya menjadi domain utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dengan dukungan unsur lain sesuai kebutuhan operasi.
“Kalau memang jumlah mereka disebut sekitar 400 orang dan hanya sebagian yang memiliki senjata, maka publik tentu bertanya mengapa persoalan ini tak kunjung selesai,” katanya.
IPW berharap profesionalisme TNI dan Polri dapat dibuktikan melalui langkah terukur, transparan, dan akuntabel.
Menurut STS, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa keamanan Papua dapat dipulihkan tanpa menyisakan spekulasi.
Ia juga mengingatkan agar isu keamanan tidak menjadi ruang abu-abu yang memunculkan kecurigaan publik. “Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian dan hasil nyata,” tegasnya. (opy)
