Wamen Ossy Tegaskan Sinkronisasi Pertanahan dan Tata Ruang Jadi Fondasi Pengembangan Bandara Nasional

HALLONEWS.ID – Penguatan ekosistem kebandarudaraan nasional tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur dan layanan penerbangan, tetapi juga memerlukan dukungan tata ruang yang terintegrasi.

Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kamis (25/6/2026).

Dalam forum tersebut, Ossy menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pertanahan dan tata ruang sebagai fondasi pengembangan bandara yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Menurutnya, dukungan ATR/BPN diwujudkan melalui penyelarasan rencana tata ruang dengan sistem kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), penyediaan lahan untuk kepentingan umum, serta pengawasan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Ossy mendorong penerapan konsep one spatial planning policy atau satu acuan tata ruang yang mengintegrasikan berbagai data strategis lintas sektor.

“Integrasi data spasial, pertanahan, tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujarnya.

Ia menilai keberhasilan pengembangan kawasan bandara tidak bisa dilakukan secara parsial. Karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan melalui sistem data yang terhubung dan saling mendukung.

Dalam kesempatan tersebut, Ossy juga mengingatkan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten, mulai dari tahap perencanaan, penerbitan izin, hingga pengawasan di lapangan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan tata ruang yang dapat menghambat pengembangan kawasan strategis.

Sementara itu, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan penguatan tata kelola kebandarudaraan menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi udara dan daya saing nasional.

AHY menegaskan, kolaborasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem bandara yang profesional, modern, dan inklusif.

Menurutnya, pengelolaan kebandarudaraan yang terintegrasi tidak hanya berdampak pada peningkatan layanan transportasi. Tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, industri kreatif, investasi, hingga perekonomian daerah.

“Sinergi yang kuat akan menghadirkan manfaat besar bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata AHY.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan sektor kebandarudaraan nasional. (agn)