Ditjen Imigrasi Pasang Rem Keras Perluasan Bebas Visa, Keamanan Negara Harus Jadi Prioritas Utama

HALLONEWS.ID – Wacana memperluas fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) kembali mencuat.

Namun, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko, memilih mengambil sikap hati-hati dan meminta pemerintah tidak tergesa-gesa membuka pintu selebar-lebarnya bagi warga negara asing.

Menurut Hendarsam, kebijakan BVK harus dilihat dari kepentingan nasional secara menyeluruh, bukan sekadar mengejar angka kunjungan wisatawan.

Ia menilai jumlah negara penerima fasilitas bebas visa yang saat ini berlaku sudah cukup dan tidak perlu diperluas tanpa kajian yang komprehensif.

“Setiap kebijakan keimigrasian harus mempertimbangkan aspek keamanan, ekonomi, serta manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya pada Selasa (23/6/2026).

Pengalaman Masa Lalu Jadi Pelajaran

Hendarsam mengingatkan bahwa Indonesia pernah memberikan fasilitas bebas visa kepada lebih dari seratus negara. Namun hasilnya tidak selalu sejalan dengan harapan.

Alih-alih meningkatkan penerimaan devisa secara signifikan, kebijakan tersebut justru memunculkan berbagai tantangan baru dalam pengawasan orang asing.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wisatawan tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kontribusi ekonomi,” kata Hendarsam.

Waspadai Wisatawan yang Tak Berdampak Ekonomi

Menurutnya, Ditjen Imigrasi menyoroti fenomena wisatawan asing yang datang dengan biaya sangat minim dan tidak memberikan dampak berarti terhadap sektor ekonomi formal.

Sebagian dari mereka memilih tinggal di penginapan tidak resmi atau menyewa hunian murah dalam jangka panjang sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dinilai tidak maksimal.

Di sisi lain, aparat juga harus menghadapi berbagai persoalan keimigrasian yang muncul akibat meningkatnya mobilitas warga negara asing.

Hendarsam juga menyinggung pentingnya menjaga martabat negara dalam kebijakan visa.

Menurutnya, biaya visa masuk Indonesia relatif terjangkau bagi wisatawan yang benar-benar memiliki kemampuan finansial untuk berlibur.

Karena itu, pemberian fasilitas bebas visa secara besar-besaran perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia terlalu mudah memberikan akses masuk kepada siapa pun.

Lapangan Kerja Lokal Harus Dilindungi

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah semakin maraknya warga negara asing yang diduga masuk ke sektor-sektor pekerjaan yang seharusnya menjadi ruang bagi tenaga kerja lokal.

Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi apabila tidak diantisipasi melalui pengawasan yang kuat.

“Keberadaan orang asing harus memberikan manfaat bagi Indonesia, bukan justru menciptakan persaingan yang merugikan masyarakat lokal,” tegasnya.

Keamanan Jadi Kunci Pariwisata Berkualitas

Hendarsam juga mengingatkan bahwa citra keamanan Indonesia di mata dunia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menarik wisatawan berkualitas.

Ia menilai isu keamanan yang muncul di destinasi wisata tertentu dapat berdampak luas terhadap kepercayaan wisatawan mancanegara.

Karena itu, menjaga stabilitas dan ketertiban menjadi pekerjaan rumah yang tidak boleh diabaikan ketika pemerintah mempertimbangkan kebijakan keimigrasian.

Dalam pandangannya, pembukaan akses yang terlalu luas harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pengawasan dan pelayanan.

Hendarsam mengibaratkan kebijakan bebas visa seperti membuka keran air. Jika kapasitas penampung dan sistem pengawasannya belum memadai, maka arus yang masuk justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Karena itu, ia menegaskan bahwa prinsip selektif harus tetap menjadi fondasi utama kebijakan keimigrasian Indonesia.

Baginya, kualitas wisatawan dan keamanan negara jauh lebih penting dibanding sekadar mengejar lonjakan angka kunjungan dalam jangka pendek. (fer)