Cegah Ekstremisme di Sekolah, Bali Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

HALLONEWS.ID – Upaya mencegah penyebaran paham ekstremisme di kalangan pelajar terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor di Bali.

Hal ini terlihat dalam kegiatan talkshow bertajuk penguatan ekosistem perlindungan anak di lingkungan sekolah yang digelar di Gedung Presisi Polda Bali, Jumat malam (24/04/2026).

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah, hingga lembaga pendidikan dan perlindungan anak.

Sinergi tersebut dinilai penting untuk membangun sistem pencegahan yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman radikalisme yang semakin kompleks.

Perwakilan Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT Polri) melalui Wakapolda Bali, Brigjen Pol. I Made Astawa, menegaskan bahwa penanganan ekstremisme pada anak tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar upaya pencegahan berjalan efektif, termasuk kemungkinan pembentukan satuan tugas nasional yang mampu mengoordinasikan langkah secara terpadu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa isu perlindungan anak kini telah berkembang menjadi bagian dari isu strategis nasional, seiring meningkatnya ancaman yang tidak selalu terlihat secara langsung, terutama di era digital.

Ancaman tersebut, lanjutnya, semakin kompleks karena generasi muda saat ini sangat akrab dengan teknologi, namun di sisi lain rentan terpapar informasi tanpa filter, termasuk konten radikal di ruang digital.

Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama dalam melindungi anak dari pengaruh ekstremisme.

“Perlindungan anak harus dimulai dari keluarga. Ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia,” katanya.

Gubernur Bali, Wayan Koster, juga menyoroti pentingnya penguatan nilai kearifan lokal sebagai fondasi dalam membangun karakter generasi muda.

Ia menyebut nilai-nilai seperti Tri Hita Karana dapat menjadi tameng terhadap masuknya ideologi yang bertentangan dengan jati diri bangsa.

Kapolda Bali, Daniel Adityajaya, menegaskan bahwa kepolisian terus mengedepankan pendekatan preventif berbasis kolaborasi.

“Pencegahan tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerja sama antara aparat, pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, dipaparkan bahwa penyebaran paham ekstremisme kini banyak memanfaatkan platform digital dengan menyasar kelompok remaja.

Oleh karena itu, deteksi dini dan peningkatan literasi digital menjadi langkah penting untuk mencegah paparan sejak awal.

Ketua KPAD Provinsi Bali juga menegaskan bahwa anak yang terpapar paham ekstremisme harus dipandang sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dan pendekatan khusus dalam proses pemulihan.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan menyoroti pentingnya penguatan pendidikan karakter sebagai instrumen utama dalam membangun ketahanan mental dan moral siswa agar tidak mudah terpengaruh ideologi kekerasan.

Kegiatan ini turut diakhiri dengan deklarasi bersama anti-intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang melibatkan siswa, guru, serta masyarakat.

Melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial, diharapkan tercipta ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari pengaruh paham kekerasan. (min)