Kemendagri Tegur 321 Pemda Pasif, Tomsi Tohir Minta Langsung Turun Kendalikan Inflasi
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyoroti 321 Pemda yang belum ambil langkah pengendalian inflasi. Hanya 12 daerah jalankan aksi lengkap.
HALLONEWS.ID — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyoroti kinerja ratusan pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai belum serius dalam mengendalikan inflasi.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi periode 20–27 April 2026, tercatat sebanyak 321 Pemda belum melakukan langkah konkret di lapangan.
“Sebagian hanya hadir dalam rapat inflasi tanpa aksi nyata di lapangan,” tegas Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Jakarta, Senin (27/4/2026).
Tomsi menjelaskan, terdapat enam langkah strategis yang seharusnya dijalankan oleh seluruh Pemda dalam mengendalikan inflasi, yakni: operasi pasar murah, inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas, gerakan menanam, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), dan dukungan transportasi distribusi melalui APBD.
Namun dari ratusan daerah tersebut, hanya 12 Pemda yang tercatat menjalankan seluruh langkah secara lengkap.
Beberapa di antaranya adalah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Boalemo.
Menurut Tomsi, pengendalian inflasi bukan sekadar agenda rutin, tetapi menyangkut langsung stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Ia menegaskan, kepala daerah harus lebih proaktif, bukan hanya sekadar mengikuti rapat koordinasi tanpa tindakan nyata.
“Kalau merasa sudah berbuat tapi tidak melaporkan, itu juga menjadi kesalahan,” ujarnya.
Kemendagri melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) terus melakukan pemantauan rutin setiap pekan berdasarkan laporan dari daerah.
Tomsi juga menginstruksikan agar kepala daerah yang belum bergerak segera diberikan surat peringatan.
“Jangan hanya hadir rapat, tapi tidak turun ke lapangan dan tidak melakukan apa-apa,” tegasnya.
Langkah tegas ini diharapkan mampu mendorong seluruh Pemda untuk segera bergerak aktif menjaga stabilitas harga, terutama kebutuhan pokok masyarakat.
Dengan sinergi pusat dan daerah, pengendalian inflasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (agn)
