Tito Karnavian Dorong Gedung Pemda Papua Barat Daya Segera Beroperasi
Mendagri Tito Karnavian meninjau KPP Papua Barat Daya. Gedung pemerintahan rampung 100 persen dan diminta segera difungsikan untuk optimalkan layanan publik.
HALLONEWS.ID — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong percepatan pemanfaatan gedung pemerintahan di Papua Barat Daya yang telah rampung dibangun.
Hal itu disampaikan Tito saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Barat Daya, Senin (27/4/2026), dengan agenda utama meninjau Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP).
Dalam kunjungan tersebut, Tito didampingi Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, jajaran Forkopimda, serta perwakilan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP).
Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Papua Barat, Corneles Sagrim, melaporkan bahwa sejumlah fasilitas utama telah selesai dibangun.
Beberapa di antaranya meliputi: Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kantor DPR Papua Barat Daya (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya.
Seluruh bangunan tersebut kini telah mencapai progres 100 persen dan siap digunakan.
Pembangunan kawasan ini sendiri dimulai sejak September 2024, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Ma’ruf Amin.
Menanggapi capaian tersebut, Tito memberikan apresiasi sekaligus penegasan.
Ia menilai, gedung yang telah selesai dibangun seharusnya segera dioperasikan agar tidak terbengkalai.
“Kalau sudah siap, sebaiknya langsung digunakan. Selain mendukung kinerja pemerintahan, aktivitas di dalam gedung juga membantu perawatan,” tegasnya.
Menurut Tito, operasionalisasi KPP akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Papua Barat Daya.
Keberadaan pusat pemerintahan yang terintegrasi dinilai penting untuk mempercepat roda birokrasi, sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah DOB.
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memastikan pembangunan di Papua berjalan sesuai target.
Selain meninjau KPP, Tito dijadwalkan mengunjungi program perumahan rakyat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia. (agn)
