UNESCO: Kebebasan Pers Global Turun 10%, Jurnalisme Independen Jadi Pilar Perdamaian Dunia

HALLONEWS.ID – UNESCO mendesak pemerintah dan masyarakat sipil di seluruh dunia untuk memperkuat dukungan terhadap jurnalisme independen serta menjamin arus informasi yang bebas dan akurat.

Direktur Jenderal UNESCO, Khaled El-Enany, menegaskan bahwa jurnalisme memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas global.

“Saya menyerukan kepada negara anggota dan seluruh mitra kami untuk berinvestasi dalam jurnalisme sebagai pilar perdamaian. Informasi yang bebas dan akurat merupakan hal penting bagi publik,” ujarnya dalam siaran pers Kantor Regional UNESCO Jakarta, Minggu (3/5/2026).

Kebebasan Pers Menurun Secara Global

Dalam laporan terbarunya, UNESCO mengungkap bahwa kebebasan berekspresi global mengalami penurunan sebesar 10 persen sejak 2012.

Penurunan ini disebut sebagai salah satu yang paling signifikan dalam sejarah modern, setara dengan periode krisis besar seperti Perang Dunia dan masa Perang Dingin.

Data dari Varieties of Democracy (V-Dem) menunjukkan bahwa praktik sensor diri di kalangan jurnalis meningkat drastis hingga 69 persen dalam kurun waktu 2012 hingga akhir 2025.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers kini tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari tekanan internal yang dirasakan para jurnalis.

Tekanan Hukum dan Ancaman Digital

UNESCO juga menyoroti meningkatnya tekanan hukum terhadap media, mulai dari gugatan pencemaran nama baik hingga regulasi yang membatasi kerja jurnalistik.

Di sisi lain, ancaman di ruang digital semakin mengkhawatirkan, terutama bagi jurnalis perempuan.

Riset dari International Center for Journalists bersama UN Women dan UNESCO menemukan bahwa:

• 75% jurnalis perempuan mengalami kekerasan daring.
• 42% di antaranya berujung pada ancaman atau kekerasan di dunia nyata.

Angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2020 yang berada di kisaran 20 persen.

Media Hadapi Ancaman Finansial

Selain tekanan politik dan sosial, banyak ruang redaksi di berbagai negara juga menghadapi krisis finansial yang mengancam keberlangsungan operasional mereka.

UNESCO menilai, di tengah maraknya disinformasi yang menyebar cepat melalui media sosial dan kecerdasan artifisial, jurnalisme menjadi “garis pertahanan terakhir” bagi masyarakat dalam menghadapi manipulasi informasi.

Ada Kemajuan di Tengah Tantangan

Meski situasi global menunjukkan tren negatif, UNESCO mencatat adanya sejumlah kemajuan:

• Hampir separuh dari 194 negara kini memiliki kerangka hukum untuk media komunitas.
• Sebanyak 139 negara telah menjamin hak publik atas akses informasi.
• Kolaborasi jurnalisme lintas negara semakin berkembang berkat teknologi digital.

Hal ini menunjukkan adanya komitmen global yang mulai menguat terhadap pluralisme media dan transparansi informasi.

Penghargaan untuk Jurnalis di Zona Konflik

Dalam rangka peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia, UNESCO juga memberikan penghargaan bergengsi kepada Sudanese Journalists Syndicate.

Penghargaan UNESCO/Guillermo Cano tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas keberanian para jurnalis Sudan yang tetap bekerja di tengah konflik dan risiko tinggi.

UNESCO menegaskan bahwa kebijakan terkait perdamaian, pemulihan, dan keamanan harus mencakup perlindungan terhadap integritas informasi serta keberadaan media yang bebas dan independen.

Tanpa jurnalisme yang kuat, masyarakat akan semakin rentan terhadap disinformasi, polarisasi, dan ketidakstabilan sosial. (gin)