Indonesia Punya Modal Jadi Magnet Investasi Migas Dunia, Ini Syarat Utamanya

HALLONEWS.ID – Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dinilai masih akan menjadi sektor strategis di tengah tren transisi energi global.

Indonesia bahkan disebut memiliki peluang besar menjadi magnet investasi migas dunia, asalkan mampu menjaga kepastian hukum, stabilitas politik, dan mempercepat eksekusi proyek.

Hal tersebut mengemuka dalam IPA Convex 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Rabu (20/5).

Anggota Dewan Pengawas Indonesia Petroleum Association, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan kebutuhan energi Indonesia akan terus meningkat, terutama seiring perkembangan kendaraan listrik dan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Menurut Hashim, gas bumi akan menjadi energi alternatif utama dalam masa transisi energi karena kebutuhan listrik nasional diprediksi melonjak drastis dalam beberapa tahun ke depan.

“Maka saya optimistis sektor energi sangat-sangat akan diandalkan terutama gas, terutama gas,” kata Hashim dalam sesi Plenary Session: Path to Energy Resilience & The Role of Partnership.

Ia menjelaskan, penggunaan kendaraan listrik akan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), namun di sisi lain meningkatkan kebutuhan listrik nasional secara signifikan.

Kondisi itu membuat gas bumi menjadi tulang punggung pembangkit listrik di masa depan.
Selain itu, Indonesia dinilai memiliki daya tarik besar bagi investasi pusat data (data center) global yang membutuhkan pasokan energi sangat besar.

“Perusahaan seperti Amazon, Microsoft, Apple, dan lainnya melihat Indonesia sebagai lokasi utama investasi pusat data, dan hal itulah yang akan menjadi alasan mengapa penggunaan energi akan melonjak drastis,” ujarnya.

Namun demikian, Hashim menegaskan investasi di sektor hulu migas hanya akan masuk jika pemerintah mampu memberikan kepastian hukum dan menjaga stabilitas nasional.

“Investor perlu kepastian hukum, perlu stabilitas,” tegasnya.

Presiden Indonesia Petroleum Association, Kathy Wu, menambahkan perusahaan global kini semakin selektif dalam menempatkan investasi. Persaingan mendapatkan alokasi modal di internal perusahaan energi dunia juga semakin ketat.

Karena itu, proyek migas di Indonesia harus kompetitif dari sisi tingkat pengembalian investasi, risiko, kepastian pelaksanaan, hingga realisasi hasil proyek.

“Proyek di Indonesia harus benar-benar kompetitif,” ungkap Kathy.

Sementara itu, Vice President IPA, Wade Floyd, menilai Indonesia memiliki modal besar berupa sejarah panjang kemitraan dengan investor internasional di sektor migas.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting keberhasilan industri migas Indonesia hingga saat ini.

“Investor internasional membawa teknologi, integrasi proyek berskala besar, kemampuan eksekusi, dan sumber daya manusia kelas dunia untuk mendukung pertumbuhan Indonesia,” katanya.

Vice President IPA lainnya, Ronald Gunawan, menyebut Indonesia sebenarnya telah memiliki hampir seluruh elemen penting untuk menjadi tujuan utama investasi migas global.

Mulai dari tingkat pengembalian investasi yang menarik, stabilitas nasional, hingga skema fiskal yang kompetitif. Namun, tantangan utama yang masih harus dibenahi adalah percepatan pengerjaan proyek.

“Kalau eksekusinya bisa lebih cepat, saya yakin Indonesia akan menjadi negara tujuan investasi kelas atas,” tegas Ronald.

Direktur Utama Pertamina Hulu Energi, Awang Lazuardi, juga menyoroti pentingnya penyederhanaan perizinan dan peningkatan kemudahan berusaha di sektor hulu migas.
Menurutnya, ketahanan energi bukan hanya persoalan industri migas, melainkan kepentingan seluruh bangsa.

Di sisi pemerintah, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, memastikan pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang aman, nyaman, dan fleksibel.

Ia menegaskan percepatan proyek menjadi faktor penting agar keekonomian proyek migas tetap terjaga.

“Setelah keputusan investasi dibuat, maka harus segera dijalankan. Kalau ada masalah, mari kita duduk bersama dan selesaikan satu per satu,” kata Djoko.

Senada, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk mengatasi hambatan birokrasi, khususnya terkait perizinan dan penggunaan lahan.

“Regulasi di sektor migas sudah cukup jelas sehingga kepastian hukum tetap terjaga,” ujar Laode.(adv)