DSI Diawasi Ketat, Purbaya Warning Pegawai Mendadak Kaya

Menkeu Purbaya memastikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia diawasi lintas kementerian untuk cegah monopoli dan penyimpangan ekspor komoditas strategis nasional.

Sabtu, 23 Mei 2026 - 11:30 WIB
DSI Diawasi Ketat, Purbaya Warning Pegawai Mendadak Kaya
Menkeu Purbaya memastikan akan menempatkan perwakilan dari kementerian dan lembaga dalam DSI. Foto: Hallonews/Agung Nugroho

HALLONEWS.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan menempatkan perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga dalam struktur organisasi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), perusahaan BUMN baru yang dibentuk untuk mengelola sektor ekspor nasional.

Menurut Purbaya, keterlibatan lintas instansi itu diperlukan agar operasional DSI tetap berada dalam pengawasan ketat sekaligus mencegah munculnya praktik monopoli dalam perdagangan ekspor komoditas strategis.

“Pengawasan harus kuat, karena itu akan ada keterlibatan unsur dari Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya supaya perusahaan ini tidak berjalan seenaknya dan tidak menjadi pemain monopoli,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Ia menilai sistem pengawasan terhadap DSI nantinya akan dibuat lebih ketat dibanding sejumlah lembaga serupa yang pernah ada sebelumnya. Pemerintah ingin memastikan badan usaha tersebut tetap bekerja secara transparan tanpa mengganggu mekanisme pasar.

Purbaya menegaskan keberadaan DSI bukan untuk menguasai pasar ekspor secara sepihak, melainkan memperkuat tata kelola ekspor nasional, khususnya pada komoditas unggulan seperti batu bara dan minyak sawit.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengawasan internal terhadap para pegawai dan pejabat perusahaan guna mencegah penyimpangan.

Menurut Purbaya, salah satu indikator yang akan dipantau adalah perubahan kekayaan pegawai yang dianggap tidak wajar.

“Kalau tiba-tiba ada pegawai yang kekayaannya melonjak tanpa alasan jelas, tentu akan langsung dievaluasi. Itu bisa menjadi tanda adanya masalah,” katanya.

Ia menilai pengawasan terhadap alur transaksi di DSI akan lebih mudah dilakukan karena sistem ekspor dirancang terpusat dan seluruh proses tercatat secara jelas.

Pemerintah berharap pembentukan DSI dapat memperkuat transparansi ekspor, menekan potensi praktik manipulasi perdagangan, sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor komoditas strategis. (agn)