Kemenhub Kebut Jalur DDT Bekasi-Cikarang Usai Tragedi Bekasi Timur

Kemenhub menargetkan pembangunan jalur double-double track Bekasi-Cikarang dimulai pada 2027 untuk mengurangi kepadatan rel dan meningkatkan keselamatan perjalanan kereta di Jabodetabek.

Sabtu, 23 Mei 2026 - 12:00 WIB
Kemenhub Kebut Jalur DDT Bekasi-Cikarang Usai Tragedi Bekasi Timur
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan pemerintah mulai menyiapkan pembangunan jalur kereta double-double track (DDT) lintas Bekasi–Cikarang. Foto: Kemenhub for Hallonews

HALLONEWS.ID — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan pemerintah mulai menyiapkan pembangunan jalur kereta double-double track (DDT) pada lintas Bekasi–Cikarang mulai 2027.

Proyek tersebut diprioritaskan sebagai upaya memperkuat keselamatan perjalanan kereta sekaligus mengurangi kepadatan jalur di kawasan timur Jabodetabek.

Menurut Dudy, proyek DDT Bekasi–Cikarang telah masuk dalam rencana strategis Kementerian Perhubungan untuk periode 2027–2029.

“Targetnya pekerjaan berjalan mulai 2027 dan diharapkan bisa tuntas pada 2029,” ujar Dudy dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Meski sudah memasuki tahap perencanaan, pemerintah belum mengungkap besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jalur tambahan tersebut. Dudy mengatakan pembahasan pendanaan akan dilakukan dalam proses penyusunan anggaran beberapa tahun mendatang.

Ia menegaskan, pembangunan DDT penting untuk memisahkan jalur kereta jarak jauh dan commuter line sehingga risiko kepadatan maupun kecelakaan dapat ditekan.

Selain proyek Bekasi–Cikarang, Kementerian Perhubungan juga tengah menyelesaikan pembangunan jalur DDT lintas Manggarai–Jatinegara yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan.
Menurut Dudy, proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2027 dan mulai beroperasi pada awal 2028.

“Pengerjaan masih berlangsung dan kami berharap operasionalnya sudah bisa dimulai awal 2028,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai pembangunan jalur DDT membutuhkan dukungan anggaran yang sangat besar.

Ia menyebut bantuan dana Rp4 triliun dari Presiden Prabowo Subianto masih belum cukup untuk mengatasi berbagai persoalan keselamatan infrastruktur perkeretaapian.

Lasarus mengungkapkan, pembangunan satu titik penanganan perlintasan rel saja dapat membutuhkan anggaran hingga Rp400 miliar.

“Kalau ada sepuluh titik, anggarannya sudah Rp4 triliun sendiri. Itu baru di wilayah Jabodetabek,” ujarnya.

Menurut dia, kecelakaan kereta di kawasan Bekasi Timur menjadi contoh bahwa kepadatan jalur akibat keterbatasan lintasan masih menjadi persoalan serius.

Ia menilai keberadaan jalur double-double track sangat dibutuhkan agar perjalanan kereta tidak bertumpuk pada satu lintasan yang sama.

“Kalau jalurnya masih terbatas, potensi gangguan dan kecelakaan akan terus ada. Karena itu pembangunan DDT harus menjadi prioritas,” kata Lasarus.

Pemerintah berharap pembangunan jalur tambahan tersebut nantinya dapat meningkatkan keselamatan perjalanan kereta, memperlancar operasional commuter line dan kereta jarak jauh, serta mengurangi kepadatan lalu lintas perkeretaapian di kawasan Jabodetabek. (agn)