DPR dan Pemerintah Antisipasi Gejolak Ekonomi Global Hingga Cegah Badai PHK

DPR dan pemerintah membahas upaya mengawal pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi dunia terhadap sektor industri dan ancaman PHK.

Selasa, 30 Juni 2026 - 8:00 WIB
DPR dan Pemerintah Antisipasi Gejolak Ekonomi Global Hingga Cegah Badai PHK
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri) dan Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu (kanan) menggelar konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026). Foto: Dok DPR

HALLONEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah, Bank Indonesia (BI), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan PT Pertamina (Persero) menggelar rapat koordinasi guna menyusun langkah mitigasi menghadapi gejolak ekonomi global yang mulai memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional.

Pembahasan pada rapat difokuskan pada upaya mengawal pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi dunia terhadap sektor industri dan ketenagakerjaan. Rapat berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan koordinasi lintas kementerian dan lembaga tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

“Kami melakukan rapat koordinasi untuk mengawal pertumbuhan ekonomi sekaligus menyusun mitigasi atas berbagai tantangan yang muncul belakangan ini,” ujar Dasco seusai rapat.

Menurutnya, rapat tidak hanya membahas kondisi makroekonomi, tetapi juga menghasilkan sejumlah solusi yang akan segera ditindaklanjuti guna mengantisipasi berbagai persoalan yang mulai dirasakan dunia usaha dan masyarakat.

“Pada hari ini juga sudah disampaikan beberapa solusi tentang beberapa hal yang belakangan ini kemudian terjadi,” kata Dasco dikutip dari infopublik.id.

Dasco menjelaskan kehadiran berbagai pemangku kepentingan, termasuk jajaran direksi Pertamina, bertujuan memastikan solusi yang disiapkan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi dapat langsung diterapkan untuk menjawab persoalan di lapangan.

Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah harga gas industri yang dinilai memengaruhi biaya produksi dan daya saing sektor manufaktur nasional.

Menurut Dasco, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan kabar positif bahwa pemerintah tengah mengupayakan penurunan kembali harga gas industri setelah sebelumnya mengalami kenaikan.

Langkah tersebut dinilai penting karena tingginya harga gas telah menjadi salah satu keluhan utama pelaku industri dan serikat pekerja.

Dasco mengatakan biaya energi yang lebih kompetitif diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha industri sekaligus mengurangi risiko terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Turunnya harga gas menjadi kabar baik bagi industri maupun serikat pekerja karena sebelumnya para pekerja mengeluhkan mahalnya harga gas industri yang berpotensi menimbulkan banyak PHK,” ujarnya.

Selain membahas sektor energi, rapat koordinasi juga menjadi forum sinkronisasi kebijakan fiskal, moneter, serta strategi ekonomi nasional agar pemerintah memiliki langkah yang terkoordinasi dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Sinergi antara DPR, pemerintah, Bank Indonesia, Dewan Ekonomi Nasional, dan BUMN strategis diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga iklim investasi, mempertahankan pertumbuhan ekonomi, serta melindungi lapangan kerja di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Langkah koordinatif tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga stabilitas harga dan iklim usaha, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, serta memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (gaa)