Desak Pemprov Benahi Kepulauan Seribu, Ketua DPRD DKI: Jangan Ada Ketimpangan!
Ketua DPRD Suhud Alynudin mendesak Pemprov DKI Jakarta segera mengatasi berbagai persoalan mendasar mulai dari transportasi, tingginya harga BBM, hingga akses pendidikan di Kepulauan Seribu.
HALLONEWS.ID – Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengatasi ketimpangan pembangunan antara Kepulauan Seribu dan daratan Jakarta.
Menurutnya, berbagai persoalan mendasar mulai dari transportasi, tingginya harga BBM, hingga akses pendidikan tak boleh terus dibiarkan menghambat kesejahteraan warga kepulauan.
Pernyataan itu disampaikan Suhud saat menerima audiensi Forum Mahasiswa Kepulauan Seribu di Ruang Rapat Ketua DPRD DKI Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sederet persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Mulai dari sistem ticketing kapal yang dinilai tidak berpihak kepada warga lokal, minimnya transportasi antarpulau, mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM), pengembangan sektor pariwisata, hingga terbatasnya akses pendidikan bagi putra-putri Kepulauan Seribu.
Suhud mengakui pembangunan di Kepulauan Seribu masih jauh dari optimal, padahal wilayah tersebut memiliki potensi besar, terutama di sektor pariwisata.
“Harus diakui permasalahan Kepulauan Seribu masih belum mendapatkan perhatian yang optimal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padahal ada banyak potensi di Kepulauan Seribu, meski masih terdapat berbagai kendala,” ujar Suhud.
Ia menegaskan, persoalan transportasi menjadi pekerjaan rumah yang paling mendesak.
Menurutnya, sistem ticketing kapal harus dibenahi, begitu pula penyediaan transportasi antarpulau agar mobilitas warga tidak sepenuhnya bergantung pada kapal swasta.
“Permasalahan tersebut harus segera diatasi oleh Pemprov DKI Jakarta agar ketimpangan pembangunan di Jakarta dapat dikurangi,” tegasnya.
Selain transportasi, Suhud juga menyoroti tingginya harga BBM yang harus ditanggung masyarakat Kepulauan Seribu. Ia menilai usulan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terapung sudah saatnya direalisasikan.
“Nanti akan saya sampaikan agar segera dicarikan solusi dan direalisasikan,” katanya.
Suhud memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan kepada Gubernur DKI Jakarta, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, serta Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, Ketua Forum Mahasiswa Kepulauan Seribu Muhammad Adzka mengungkapkan, persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga adalah sistem ticketing kapal yang dinilai tidak memberikan prioritas bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, tiket kapal menuju Kepulauan Seribu kerap habis hanya dalam hitungan menit sehingga warga kesulitan memperoleh akses transportasi.
“Seharusnya ada kuota khusus bagi warga lokal. Namun pada praktiknya tidak ada sama sekali. Kadang di sistem ticketing, baru satu menit sudah habis,” ungkap Adzka.
Selain persoalan transportasi, Adzka meminta Pemprov DKI memberi perhatian lebih terhadap pengembangan pariwisata, pembinaan kepemudaan, dukungan bagi atlet asal Kepulauan Seribu, peningkatan representasi putra-putri daerah dalam berbagai ajang, hingga perluasan program beasiswa agar semakin banyak generasi muda dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Ia berharap berbagai aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan dalam audiensi, melainkan diwujudkan melalui kebijakan konkret yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan di Kepulauan Seribu. (iin)
