Mendagri Galang Dukungan Pemda Papua Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Mendagri Tito Karnavian menggalang dukungan seluruh kepala daerah di Papua untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi menghasilkan data pembangunan yang akurat.
HALLONEWS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memperkuat konsolidasi pemerintah daerah di Tanah Papua guna memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan sukses dan menghasilkan data yang berkualitas.
Komitmen tersebut disampaikan Tito usai menggelar pertemuan bersama para gubernur dan wakil gubernur se-Tanah Papua di Gedung Negara Papua, Jayapura, Senin (22/6/2026).
Dalam arahannya, Tito menekankan pentingnya dukungan seluruh pemerintah daerah terhadap program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut.
Menurutnya, hasil sensus akan menjadi instrumen strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Saya mengajak seluruh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi, khususnya di wilayah Papua Raya,” ujar Tito.
Ia menilai, data yang diperoleh dari sensus akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan daerah.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Pendataan mencakup berbagai sektor ekonomi yang menjadi dasar penyusunan kebijakan nasional maupun daerah.
Karena itu, BPS berharap adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar proses pendataan berjalan lancar dan mampu menghasilkan data yang akurat.
“Kami mengharapkan dukungan penuh dari Mendagri dan seluruh kepala daerah, terutama di Tanah Papua, agar Sensus Ekonomi 2026 dapat terlaksana dengan baik,” kata Amalia.
Dukungan tersebut langsung mendapat respons positif dari para kepala daerah di Papua.
Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, hingga Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung Sensus Ekonomi 2026,” tegas Ahmad Nausrau.
Sebelumnya, komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan sensus juga diwujudkan melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Mendagri dan Kepala BPS pada 15 Juni 2026.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap dapat memperoleh basis data ekonomi yang lebih komprehensif dan akurat sebagai fondasi dalam merancang kebijakan pembangunan yang efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (agn)
