OTT Bupati Langkat, Pengamat Soroti Timses Punya Power Atur Proyek Pemerintahan
Pengamat politik Iwan Setiawan menyoroti kuatnya pengaruh tim sukses dalam pemerintahan daerah usai OTT KPK terhadap Bupati Langkat. Ia menilai politik patronase dan lemahnya pengawasan membuka ruang penyalahgunaan proyek pemerintah.
HALLONEWS.ID – Pengamat politik Iwan Setiawan menyoroti besarnya pengaruh tim sukses atau relasi politik yang kerap memperoleh posisi strategis setelah kepala daerah terpilih.
Menurutnya, dalam sejumlah kasus, tim sukses bahkan memiliki kekuasaan informal untuk memengaruhi kebijakan hingga proyek pemerintahan.
“Tim sukses bisa menjadi tenaga ahli, staf khusus, atau orang dekat kepala daerah yang memiliki kekuasaan informal. Dalam kondisi tertentu, mereka bahkan menjadi operator untuk mengatur proyek pengadaan maupun pembangunan,” kata Iwan kepada Hallonews, Sabtu (4/7/2026).
Pernyataan itu disampaikannya menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim.
Dalam perkara tersebut, KPK menduga Syah Afandin menerima suap dari Yaqub Abdhal Al Mu’arif (YQB), yang merupakan mantan tim suksesnya pada Pilkada 2024.
Berdasarkan temuan KPK, Yaqub yang tidak berstatus sebagai aparatur pemerintah diduga memperoleh 85 paket pekerjaan pengadaan langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat pada 2025 dengan total nilai sekitar Rp10,2 miliar.
Paket proyek tersebut tersebar di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Langkat.
Direktur Indonesia Political Review (IPR) itu menilai kasus tersebut memperlihatkan masih kuatnya praktik patronase politik di tingkat daerah.
Menurutnya, kepala daerah masih membangun jaringan kekuasaan melalui hubungan keluarga, tim sukses, hingga kelompok ekonomi lokal.
Ia mengatakan tingginya biaya politik dalam kontestasi Pilkada turut mendorong ketergantungan kepala daerah terhadap donatur maupun investor politik.
“Politik patronase di daerah masih sangat kuat. Selain biaya politik yang tinggi, mekanisme checks and balances juga belum berjalan maksimal sehingga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.
Dari perspektif tata kelola pemerintahan, Iwan menilai akuntabilitas dan transparansi birokrasi masih lemah. Sistem pengendalian internal dinilai belum berjalan efektif, sementara profesionalisme aparatur sering kali kalah oleh kedekatan politik dibandingkan kompetensi.
Menurutnya, praktik korupsi di daerah berpotensi terus berulang apabila reformasi sistem tidak dilakukan secara menyeluruh.
“Karena itu, penindakan melalui operasi tangkap tangan dinilai penting, tetapi belum cukup tanpa disertai pembenahan tata kelola pemerintahan dan penguatan sistem pengawasan,” tutupnya. (agn)
